Berita

Politik

SKANDAL DIPLOMASI

Akademisi Dunia Dukung Michael Buehler

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 22:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Akademisi di seluruh dunia menunjukkan rasa solidaritas kepada pakar politik Indonesia dari the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, Dr. Michael Buehler‎.

Pernyataan dukungan disampaikan 89 akademisi terdiri dari akadimisi Indonesia, akademisi asing yang meneliti Indonesia, dan para kolega Buehler di Jurusan Politik dan Hubungan Internasional, SOAS, University of London.

Dalam pernyataan yang dimuat Web Australia National University (ANU), para akademisi itu menyebutkan dukungannya terhadap ‎Buehler tak lain merupakan dukungan kebebasan akademik sebagai profesi mereka.


‎Buhler sebelumnya menulis artikel mengenai kemungkinan peran pelobi dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Barack Obama. ‎Tapi, sejumlah komentator di Indonesia, termasuk para akademisi di kampus-kampus besar di Indonesia malah membuat tuduhan-tuduhan terhadap Buehler, antara lain disebut sebagai agen pemerintah luar negeri, dan agen perusahaan tambang Freeport McMohan.‎

"Kami menuliskan pernyataan dukungan untuk kebebasan akademik bagi profesi kami. Sungguh penting bagi kami untuk bisa meneliti dan mengalisis isu-isu sosial, politik dan ekonomi dalam sebuah lingkungan yang transparan, bebas, dan mendukung terciptanya debat dan diskusi," demikian sebagian isi pernyataan tersebut (klik disini).

Artikel Buehler, menurut mereka, menyoroti sumber pendanaan untuk jasa pelobi tersebut. Pertanyaan yang diangkatnya sesungguhnya berkaitan dengan isu-isu dasar seperti transparansi, aliran dana, dan bagaimana aktor-aktor swasta tertentu mencoba mencari celah ke dalam proses pembuatan kebijakan resmi. Mengangkat pertanyaan semacam ini di negara-negara yang memiliki masalah besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas adalah tindakan penting dan bertanggung jawab, dengan tujuan mencari jawaban-jawaban yang masuk akal dan didukung bukti-bukti.‎

"Sebagai kolega Profesor Buehler, kami tahu bahwa dia adalah seorang sarjana yang serius dan independen dan telah mendedikasikan dirinya untuk meneliti dan mengajar," begitu bagian lain tertulis dalam pernyataan tersebut.‎

Para akademisi itu juga berpandangan, sangat penting bagi awak media maupun para peneliti untuk bisa bekerja secara efektif. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan supremasi hukum (rule of law).

Diantara akademisi yang menyatakan dukungannya adalah ‎Dr Todung Mulya Lubis dari UI, ‎Dr Ihsan Ali-Fauzi Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, â€ŽProfessor Mohtar Mas’oed dari FISIP UGM, Professor Thomas Pepinsky dari Divisi pemerintahan Cornell University, Professor Jan Pierskalla dari Ohio State University. Nama lainnya adalah Professor Jeffy Winters.‎

"Dan yang tak kalah pentingnya, segala respon terhadap tulisan sebaiknya berfokus kepada fakta-fakta, substansi, dan pesan, bukan kepada si pembawa pesan," demikian isi pernyataan para akademisi itu.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya