Berita

ilustrasi/net

Gaji Dan Pendapatan Kepala Daerah Itu Sebenarnya Sudah Besar

SELASA, 10 NOVEMBER 2015 | 05:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Persoalan gaji pejabat negara ini perlu segera dibenahi oleh pemerintah. Untuk membenanihnya, perlu dibuat suatu sistem penggajian yang lebih proporsional dan adil.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin,  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (Senin, 9/11).

"Kalau ditemukan gaji pejabat yang terlalu besar, maka konsekuensi tentu harus diturunkan. Sebaliknya, kalau ditemukan gaji pejabat yang dinilai terlalu kecil, ya sedang barang tentu perlu disesuaikan," kata Said.


Untuk kepala daerah, Said menegaskan bahwa hal itu tidak boleh hanya dilihat dari besaran gaji saja. Sebab pendapatan kepala daerah itu tidak hanya dari gaji. Selain gaji pokok, kepala daerah juga menerima berbagai tunjangan dan insentif.

"Kalau gaji dan penerimaan lainnya dijumlahkan, maka pendapatan kepala daerah sebetulnya juga sangat besar. Seperti Ahok itu, misalnya, dia bisa kantongi uang rakyat sampai dengan jumlah miliaran rupiah," demikian Said. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya