Berita

tb hasanuddin

Politik

TB Hasanuddin: Kalau Perlu, Kami Panggil Menlu Biar Clear

SENIN, 09 NOVEMBER 2015 | 19:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu peran makelar" yang mengatur pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sudah terdengar sejak Agustus lalu.

Hal itu diakui anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada redaksi, sesaat lalu. Namun saat itu, politisi PDI Perjuangan ini masih meragukan informasi tersebut.

"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi makelar” ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya, saya ragu. Rasanya tidak mungkin, karena untuk acara pertemuan seorang presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja, tapi juga menyangkut security," kata politisi yang akrab disapa Kang TB ini.


Pertemuan antar kepala negara, apalagi pertemuan Presiden RI dengan Amerika Serikat, pasti melibatkan banyak pihak dalam perencanaannya, seperti Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kepala Protokol Istana, Paspampres, dan banyak lagi. Jadi, tidak cukup hanya diatur oleh makelar”.

TB Hasanuddin juga menganggap persoalan ini sudah selesai setelah isu yang menyebar di publik itu dibantah oleh Menlu RI sendiri.

"Kalau kemudian masih terus ‘digoreng' oleh sebagian masyarakat, saya berharap kalau punya bukti atau data ya kami akan adakan pengusutan. Apa benar Kemenlu mengeluarkan uang sebesar 80 ribu dolar untuk itu?" tegasnya.

Menurutnya jika benar demikian, maka penggunaan anggaran negara untuk menyewa pelobi adalah pelanggaran, karena setahu dirinya tidak ada anggaran untuk jasa pelobi dalam anggaran tahun 2015.

"Kalau perlu, kami akan minta klarifikasi Menlu (Retno Marsudi) masalah ini biar clear,” ucap TB Hasanuddin.

Dua hari lalu (Sabtu, 7/11), Kementerian Luar Negeri RI sudah mengklarifikasi bahwa Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat.

Kemlu menyesalkan adanya artikel yang berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih” (klik di sini) yang menjadi awal bergulirnya isu pertemuan Presiden Joko Widodo dan Barack Obama dirancang oleh konsultan asing berbasis di Singapura dan lembaga pelobi di Las Vegas.

Sementara, beberapa saat lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, tidak membantah ada keterlibatan pelobi dalam kunjungan Jokowi ke Amrik. Menurut Luhut, para pebisnis yang ikut dalam rombongan presiden menyewa jasa pelobi agar dapat bertemu dengan komunitas pebisnis di negeri Paman Sam. (Baca: Luhut: Pebisnis Dalam Rombongan Presiden Yang Sewa Pelobi). [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya