Berita

Kesehatan

Kemenkes: Deteksi Dini Diperlukan untuk Mencegah Pneumonia

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 17:59 WIB

Pneumonia adalah penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian pada balita. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada tahun 2014 ada 600.682 pneumonia dan 32.025 kasus pneumonia berat.

Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr.Sigit Priohutomo, MPH, mengatakan deteksi dini diperlukan agar status gejala pneumonia tidak menjadi pneumonia berat, karena sekitar 60 persen penderita pneumonia berat meninggal dunia.

Dia melanjutkan, pada peringatan hari Pneumonia, 12 November nanti, Kemenkes akan mengajak masyarakat mewaspadai pneumonia atau radang paru-paru akibat infeksi organisme yang berasal dari virus, bakteri dan jamur.


"Kalau batuk ditutup, jangan disemprot ke orang. Cara lain deteksi dini bisa dengan Tarikan Dada ke Dalam (TDDK)”, ujar dr. Sigit, Sabtu (7/11).

Adanya bencana asap di Indonesia, juga membuat balita lebih rentan terkena pneumonia. Fungsi paru menjadi terganggu akibat paparan asap yang kemudian menghambat pasokan oksigen.

"Pneumonia masih menjadi pembunuh nomer 1 bagi balita. Untuk itu, cegah lewat imunisasi lengkap, giatkan pemberian ASI dan hindari lingkungan jorok kumuh dan kotor termasuk paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” tegas dr. Sigit.

Sementara itu, dr. Nastiti Kaswandani, SpA(K), Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut pneumonia sebagai the forgotten killer atau pembunuh yang terlupakan pada anak-anak. Hal ini didasari oleh kewaspadaan yang kurang terhadap penyakit ini padahal angka kematiannya cukup tinggi.

"Pneumonia ini bisa disebut juga radang paru. Penyakit ini merusak bagian paru-paru yang berfungsi menyerap oksigen, sehingga pasien kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kematian. Angka kematiannya cukup tinggi namun masyarakat belum aware," tutur dr. Nastiti. [sam]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya