Berita

Politik

Kemlu: Tidak Benar Pemerintah RI Pakai Jasa Pelobi Atur Pertemuan Jokowi-Obama

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 14:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyesalkan adanya artikel yang berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih” (klik di sini) yang menjadi awal bergulirnya isu pertemuan Presiden Joko Widodo dan Barack Obama dirancang oleh konsultan asing berbasis di Singapura dan lembaga pelobi di Las Vegas.

Dalam keterangan resminya, Kemlu RI menyebut usu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif.

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014. Undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik,” begitu tertulis dalam keterangan resmi Direktorat Informasi Media Kemlu RI, Sabtu siang (7/11)


Ditambahkan, jadwal Presiden Jokowi serta perhatiannya akan berbagai isu penting dan mendesak mengakibatkan undangan ini baru dapat dipenuhi pada tanggal 25-27 Oktober 2015.

Ditegaskan pula bahwa sama halnya dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke Amerika Serikat tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C., Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kemlu RI juga mengklaim, persiapan untuk kunjungan tersebut juga mencakup sejumlah pertemuan tingkat Menteri dan kunjungan timbal balik para Menteri dan pejabat tinggi dari kedua negara, sejumlah misi bisnis, dan puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, D.C. pada tanggal 21 September 2015. Hal ini menandai pentingnya kesuksesan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang bukan hanya menjadi kepentingan Pemerintah, namun juga berbagai pemangku kepentingan di Indonesia secara menyeluruh.

"Persiapan intensif ini memungkinkan ditandatanganinya lebih dari 18 perjanjian bisnis senilai lebih dari US$ 20 miliar dan sejumlah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Kunjungan ini juga meningkatkan hubungan kedua negara menjadi mitra yang lebih strategis,” lanjut keterangan itu.

Ditegaskan Kemlu RI lagi bahwa Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat. Kemlu juga tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementerian untuk jasa pelobi, namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat.

"Merujuk pada tuduhan yang tidak berdasar akan adanya perselisihan antara Menteri Luar Negeri dan salah satu menteri lain pada saat persiapan kunjungan ini, Kementerian Luar Negeri menyesalkan bahwa seorang akademisi yang terhormat (penulsi artikel, Michael Buehler) dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar,” tutup keterangan itu. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya