Berita

Ilustrasi/net

Pansus Pelindo II Harus Perbaiki Tata Kelola BUMN

RABU, 04 NOVEMBER 2015 | 18:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. ‎Sudah seharusnya BUMN menjadi palang pintu yang menahan kapitalisme di garis paling depan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. ‎Apalagi, bila mengacu pada konstitusi UUD 1945 pasal 33, upaya mewujudkan demokrasi ekonomi harus sesuai asas kekeluargaan dengan menjalankan amanah pasal 33 secara utuh.

‎"Jangan seperti kasus Pelindo II yang ramai saat ini, BUMN malah jadi pintu ekspansi kapitalisme," kata dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir,‎ dalam diskusi bertema "Karut Marut Pelindo II" yang diselenggarakan Forum Kajian Kebijakan Ekonomi Nasional di UGM, Yogyakarta (Rabu, 4/11).

Revrisond Baswir menilai langkah DPR yang kini membahas Pelindo II dalam Pansus harus terus didorong. Dan Pansus Jangan hanya berhenti untuk memperjelas masalah perpanjangan kontrak JICT tapi harus menyentuh pula masalah mendasar, yaitu tata kelola BUMN agar benar-benar sesuai dengan cita-cita mewujudkan demokrasi ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945.

‎‎"Saya kira ke depan BUMN tidak bisa lagi dikelola kementerian seperti sekarang, harus ada super holding BUMN. Kita bisa belajar dari Malaysia, soal pengelola bukan seperti direktur tapi butuh kelembagaan seperti BPK maupun KPK, ada komisioner yang pimpin bukan seorang direktur seperti sekarang," tegas Revrisond.

‎Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Gurubesar Fakultas Hukum UGM, Sulistiowati, menyatakan semua perjanjian yang berdimensi publik, yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak boleh diabaikan.‎

"Perpanjangan waktu kerjasama yang dilakukan oleh Pelindo II  dengan pihak ketiga maka perlu diperhatikan soal itikad baik para pihak mengenai alasan, serta maksud dan tujuan dari perpanjangan waktu 5 tahun sebelum berakhirnya kerjasama," demikian Sulistiowati. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya