Berita

sda/net

Hukum

SDA Bantah Perintah Anak Buah Loloskan Perumahan Jemaah Haji

RABU, 04 NOVEMBER 2015 | 16:48 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membantah pernah memberi perintah kepada Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi untuk meloloskan komplek perumahan bagi jemaah haji tahun 2010 di Syare' Mansyur.

"Soal Syare' Mansyur saya merasa tidak pernah nelepon saudara (Zainal). Itu masalah teknis dan saya beri lima kriteria, apapun kriteria harus terpenuhi," ujar pria yang akrab disapa SDA itu usai menyimak kesaksian Zainal Abidin Supi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11).

SDA mengaku keberatan dengan keterangan soal komplek pemodokan Syare' Mansyur yang dinilainya memberatkan.


"Saya heran kenapa Syare' Mansyur jadi fokus, sebab setahu saya persoalan ini selalu ada. Saya selalu memberikan kriteria, satu cocok rumah, cocok harga, cocok jarak, cocok aturan pemerintah Saudi Arabia, cocok sejarah. Karena dia ingkar janji tahun depan dia tidak kita pakai," jelas mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Namun demikian, Zainal Abidin Supi memastikan soal adanya telepon dari SDA setelah komplek Syare' Mansyur ditolak tim penyewaan perumahan yang dipimpinnya.

"Saya paham itu perintah," jawabnya menanggapi pertanyaan Humprey Djemat, kuasa hukum SDA.

Zainal membeberkan, dalam persidangan perihal alasan menggunakan komplek perumahan di Syare' Mansyur meski dinyatakan tidak layak.

"Pak menteri (SDA) menanyakan kepada saya kenapa yang diajukan Mukhlisin ditolak, saya jawab jauh, tidak familiar dan rawan kriminalitas. Kemudian pak menteri melanjutkan pemilik rumah akan menyediakan transportasi dan menyediakan pos pengamanan agar jemaah yang tinggal di situ merasa terayomi. Kalimat itu saya jawab 'baik pak'," lanjut Zainal.

"Wilayahnya tidak familiar kemudian juga agak sedikit rawan. Ini informasi dari kawan-kawan yang memang tinggal di sana dan kita tolak," papar Zainal.

Setelah perumahan di Syare' Mansyur diterima, Zainal mendapat laporan soal penyediaan bus shalawat yang disyaratkan untuk mempermudah perjalanan jemaah haji ke Masjidil Haram.

"Ada informasi dalam waktu seminggu disediakan bus shalawat dan ada pos. Setelah itu saya dapat laporan pemilik rumah itu tidak menyediakan sehingga Dakker mengambil alih untuk menyediakan bus guna kelancaraan jemaah untuk menuju Masjidil Haram," sambung dia.

Akhirnya Dakker (daerah kerja haji) mengambil alih penyediaan transportasi untuk jemaah. Hingga akhirnya pada 2011 perumahan Syare' Mansyur masuk daftar hitam karena tidak terpenuhinya janji penyediaan sarana transportasi dan keamanan. [wah] 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya