Berita

jokowi/net

Jokowi Tak Punya Beban Bila Tak Akomodir PAN dalam Kabinet

RABU, 04 NOVEMBER 2015 | 06:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo bisa saja menunda pemberian jatah kursi kabinet kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dalam agenda reshuffle kabinet.

"Hal ini dilakukan apabila Presiden memandang perlu untuk menguji keseriusan, konsistensi, dan komitmen partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintah," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 4/11).

Menurut Said, sudah menjadi pendapat umum bahwa pilihan partai politik bergabung dengan pemerintah adalah dalam rangka memperoleh jatah kursi di kabinet. Sekalipun alasan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi seringkali partai politik malu-malu untuk mengakui tujuannya itu.  


Pada bagian lain, ada juga partai politik yang pada saat awal menyatakan dukungan kepada Pemerintah, tetapi di tengah jalan justru mengambil sikap politik yang bertentangan dengan Pemerintah.

"Nah, pada kasus PAN, partai itu kan menyatakan bergabung dengan Pemerintah tanpa mengajukan syarat mendapatkan jatah kursi di Kabinet. Dalam konteks itu, Presiden sesungguhnya tidak memiliki beban apapun jika tidak mengakomodir kader PAN dalam agenda reshuffle kabinet. Teorinya kira-kira begitu," demikian Said. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya