Berita

Politik

Gubernur Pastikan NTB Bukan Lagi "Nanti Tuhan Bantu"

SENIN, 02 NOVEMBER 2015 | 14:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Zainul Majdi, menyadari bahwa daerahnya kerap diejek alias di-bully di media sosial sebagai daerah miskin. Bahkan NTB kerap diplesetkan sebagai "Nanti Tuhan Bantu" atau "Nasib Tergantung Bali".

Dia pun mengakui di masa lalu, NTB selalu berada di urutan nomor dua dari belakang dalam hal Indeks Pembangunan Manusia dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

"Suka di-bully ‘nanti Tuhan bantu’, atau NTT diplesetkan 'nanti Tuhan tolong’ atau 'nasib tergantung Bali’. Indeks pembangunan manusia selalu nomor dua dari belakang. Tapi saya pastikan, NTB akan sejajar dengan daerah yang lain," kata tokoh yang digelari Tuan Guru Bajang di daerahnya itu, dalam diskusi "Pers, Laut dan Kesejahteraan Daerah” di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (2/11).


Dia mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik yang terakhir, indeks pembangunan manusia sudah ada di posisi ke 30 alias sudah naik melewati 3 provinsi. Dan menurut BPS, jika indeks pembangunan manusia dihitung dari percepatannya maka NTB adalah yang tercepat dan tertinggi di Indonesia.

"Mengapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat NTB sudah terlalu lama diidentikkan keterbelakangan atau hal yang tak baik sehingga muncul semangat dari masyarakat bahwa kami di NTB bisa berkontribusi besar untuk negara yang kami cintai," tegasnya.

Ditambahkannya, sekarang ada dua prioritas pembangunan NTB yaitu pertanian dan pariwisata. Dampak dari pariwisata disebutnya sangat terasa oleh masyarakat. Dulu, diakuinya ada anggapan bahwa pariwisata akan sulit berkembang di NTB karena penduduknya yang mayoritas Muslim.

"NTB adalah bukti hidup bahwa kesan itu bohong belakang. NTB yang religiusitasnya tinggi terbukti menjadi satu dari tiga provinsi yang pertumbuhan pariwisatanya terbaik . Dulu targetnya 480 ribu wisatawan, sekarang enam tahun setelah itu, kami miliki target jadi dua juta wisatawan dan itu bisa dijangkau NTB,” ujar Tuan Guru Bajang. [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya