Berita

heriandi lim/net

Bisnis

Hukum Belum Ditegakkan, Klarifikasi dari Mendag Belum Cukup

JUMAT, 30 OKTOBER 2015 | 17:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, diminta lebih serius menunjukkan keberpihakan pada pedagang kecil dan menengah demi pertumbuhan ekonomi nasional dan kepastian situasi berdagang.

Langkah menteri yang akrab disapa dengan Tom Lembong itu mengeluarkan bantahan atas rumor razia di sejumlah sentra dagang terkait kebijakan anti barang impor ilegal dinilai tidak cukup. (Baca: PKB Jakarta: Melegakan Klarifikasi dari Kemendag Tidak Sweeping Pedagang Kecil)

Karena itu, Tom juga didesak untuk segera menemukan penyebar rumor tersebut dengan meminta bantuan Polri. (Baca: Dari San Fransisco, Tom Lembong Kecam Penyebar Rumor Razia Pedagang)


"Uber pembuat resah para pedagang dengan melaporkan secara resmi ke Bareskrim, agar benar tuntas dan tidak akan terulang kembali kejadian yang merusak situasi perdagangan nasional,” kata Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Heriandi Lim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/10).

Heriandi menyatakan, perlindungan terhadap situasi perdagangan nasional adalah sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan  yang di dalamnya adalah melindungi pedagang mikro, kecil dan menengah nasional.

"Mendag jangan selesai di klarifikasi, harus dilanjutkan dengan menunjukkan kesungguhan hati bekerja mengayomi sebagai pemerintah untuk melindungi pedagang mikro, kecil dan menengah," tegasnya.

Karena itu, selain meminta Mendag melaporkan penyebaran "hoax" itu secara resmi ke Bareskrim agar segera diusut, Heriandi juga mendesak Mendag menindak oknum kementeriannya yang melakukan razia liar di sentra-sentra perdagangan hingga membuat para pedagang dan konsumen ketakutan.

"DPW PKB berharap kepada semua pedagang di pasar  nasional agar tenang dan kembali berdagang dengan sungguh-sungguh demi kebangkitan ekonomi nasional," ucap Heriandi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya