Berita

hanafi rais/net

Hanafi Rais: Pemerintah Harus Berani Hukum Perusahaan yang Terbukti Membakar Hutan

RABU, 28 OKTOBER 2015 | 04:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bila dilihat dari dampak kebakaran hutan dan lahan lalu ada kabut asap, mestinya pemerintah perlu menetapkannya sebagai bencana nasional.

Demikian disampaikan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi I DPR, Hanafi Rais, sebagaimana dilansir JPNN (Rabu, 28/10).

Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional lanjut Hanafi, baru dilakukan upaya penegakan hukum kepada semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan atau mengabaikan lahannya.


"Apa saja perusahaan yang membakar hutan dan siapa pun direksinya, harus masuk daftar hitam dan diproses menurut hukum," tegas Hanafi.

Kalau pemerintah tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan dan direksinya, menurut Hanafi berarti tidak ada transparansi dalam proses penegakkan hukum. Sepanjang ada bukti dan proses hukumnya benar, maka seharusnya diungkap saja ke publik sebagai sebuah pembelajaran. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya