Berita

Nusantara

Suku Bajo, Keunikan Lain Wakatobi

RABU, 21 OKTOBER 2015 | 22:03 WIB | LAPORAN:

Salah satu alasan Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya menjadikan Wakatobi satu dari 10 daerah prioritas pengembangan pariwisata karena keunikannya. Termasuk keunikan suku Bajo yang hidup di wilayah Sulwesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Deputi IV Bidang Koordinasi sumber daya manusia (SDM), IPTEK dan Budaya maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya Syafri Burhanudin usai acara rembug masyarakat Bajo "Suku Bajo Pelopor Lingkungan" di Kota Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Rabu (21/10).

"Di mana ada laut atau terumbu karang di situ ada suku Bajo. Itu keunikannya. Jadi bicara konservasi laut atau menjaga dan mengelola ikan,  itu kehidupan suku Bajo. Laut sudah jadi saudara bagi suku Bajo," kata Syafri di hadapan puluhan perwakilan suku Bajo yang hadir.


Menurut Syafri sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Bajo sudah tersebar dan terus bergerak hingga ke Malaysia, Brunei, Singapura, Kalimantan Timur, Maluku Utara hingga Papua. Sesuai dengan adat mereka, masyarakat Bajo yang terdiaspora itupun memilih hidup di pesisir laut.

Selain faktor penyatuan psikologis antara laut dan masyarakat Bajo, Wakatobi merupakan kawasan segitiga terumbu karang dunia. Dari ratusan jenis terumbu karang di dunia, 80 persen karang ada di Wakatobi.

Atas dasar itulah, pemerintah menetapkan akan fokus mengembangkan daerah Wakatobi mulai tahun 2016. Untuk saat ini, pihaknya kata Syafri akan terus mengunjungi Wakatobi minimal sebulan sekali.

"Di sini ada kehidupan di bawah laut. Sudah masuk taman nasional perairan. Terumbu karang itu rumahnya ribuan ikan. Kalau kehidupan laut dan manusianya tidak dikelola, Wakatobi tidak akan didatangi," tambah Syafri.

Syafri menambahkan suku Bajo yang ada di Wakatobi punya keahlian di bidang maritim, seperti mencari ikan, memanggil lumba-lumba sampai mengetahui letak terumbu karang yang indah.

"Jadi kalau Pemda dan rakyat Wakatobi tidak mau bergerak cepat ya ketinggalan. Dialog dan pendidikan maritim perlu dilakukan, kita minta blueprint dari masyarakat Bajo dan Wakatobi," papar Syafri.

Dengan adanya blueprint itu nanti pemerintah pusat dan daerah bisa mempercepat untuk membangun infrastktur seperti jalan, dermaga (marina), peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pendidkan wirausaha (penjualan cinderamata dan budidaya laut) dan juga budaya senyum dan bersih pantai.

"Sesuai pesan menteri Rizal Ramli dan Presiden Jokowi, masyarakat Wakatobi termasuk Bajo jangan hanya jadi penonton. Tapi jadi subjek pembangunan wilayah Wakatobi. Peningkatan SDM modal dasar salah satu destinasi wisata. Harus murah senyum biar wisatawan makin nyaman," demikian Syafri.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya