Berita

beni pramula/net

Politik

Besok, Ribuan Massa Tarik Mandat Jokowi-JK Kembali Geruduk Istana

SENIN, 19 OKTOBER 2015 | 09:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Jokowi-JK telah memimpin Indonesia selama satu tahun. Namun sayang, kondisi Indonesia hingga saat ini masih kurang menentu.

Berbagai organ-organ taktis mulai terbentuk dalam merespon kepemimpinan buruk Jokowi-JK, seperti Aliansi Tarik Mandat (ATM), sebuah organisasi yang sejak satu tahun belakangan konsisten menggaungkan tarik mandat Jokowi-JK. Organ taktis ini diinisiasi oleh IMM, GPII, Himmah Alwashliyah, dan Himmah Persis.

Tidak hanya itu, ada juga Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI) yang digagas oleh PMKRI, LMND dan IMM. Termasuk organ Lingkar Studi Ciputat (LSC) yang digagas oleh lintas generasi alumni UIN Ciputat, Aliansi Indonesia Bersatu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat, Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional, dan lain-lain.


Forum-forum ini menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi layak untuk dipertahankan. Mereka secara kompak menuntut Jokowi-JK untuk lengser dari jabatannya.

Disebutkan Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula, maraknya organ-organ taktis tersebut dibentuk menandakan bahwa kegelisahan rakyat semakin meluas. Terlebih, kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-JK justru semakin liberal. Membuka keran liberalisasi di semua sektor. BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung menjual daripada menguntungkan negara.

"Jokowi-JK juga telah memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar UU," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (19/10).

Beni juga mengatakan bahwa setahun Jokowi JK memimpin, justru membuat politik semakin gaduh dan leadership lemah. Beni bahkan menyebut Indonesia di era Jokowi, layaknya republik multipilot.

"Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya," sambungnya.

Beni melanjutkan bahwa besok (20/10) akan ada digelar aksi besar-bearan oleh berbagai elemen tersebut untuk bersama-sama merespon problematika bangsa yang ada dan konsolidasi masif untuk menyamakan pandangan menurunkan Jokowi-JK.

"20 oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh di beberapa titik aksi, di antaranya istana dan di DPR RI. Ribuan massa akan mendesak Jokowi-JK untuk lengser dan kami akan merangsuk ke Senayan meminta agar melakukan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK," tandasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya