Berita

ilustrasi/net

Hukum

DPR: Polri Harus Netral dan Jernih Tangani Konflik Warga dengan PT SIL

KAMIS, 15 OKTOBER 2015 | 11:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri harus bersikap netral dalam kasus konflik antara masyarakat Bakung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL), Sugar Group Company.

Tuntutan itu disuarakan anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra. Anggota Dewan asal Provinsi Lampung itu mengimbau semua pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun PT SIL dan pihak kepolisian bersikap lebih objektif dalam mengambil langkah.

"Jangan sampai langkah-langkah yang diambil semakin memicu terjadinya konflik yang lebih luas. Lebih khusus untuk para aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, saya meminta agar tetap menjaga netralitas sebagai pengayom masyarakat," ujar Frans kepada wartawan, Kamis (15/10).


Dia meminta semua pihak mempelajari awal mula kasus ini dengan terang benderang, dengan kepala dingin. Jika ditelusuri, konflik awalnya dipicu penahanan warga bernama Jamher dan kawan-kawan, di Polsek Gedung Meneng dengan tuduhan melakukan pencurian kayu gelam di KM 29 yang diklaim milik PT SIL.

"Pertama, jika kita telisik kayu gelam itu adalah kayu yang tumbuh secara alami di daerah rawa-rawa. Praktis pohon kayu gelam itu bukan milik PT SIL karena PT SIL memiliki HGU perkebunan tebu, bukan gelam," jelas Frans.

Frans Agung juga mempertanyakan keberadaan HGU PT SIL di KM 29, karena dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II pada tanggal 28 September 2015,  terkait penyelesaian sengketa tanah di Provinsi  Lampung, Komisi II menemukan ada kelebihan penguasaan lahan oleh Sugar Group Company. Yang seharusnya sesuai HGU tercatat seluas 89.956,48 Ha tetapi dalam kenyataan di lapangan mereka menguasai lahan seluas 138.904 Ha.

"Penangkapan Jamher Cs ini, bisa kembali kita jadikan pintu masuk untuk mencari titik terang, apakah wilayah perkara tempat Jamher Cs itu mengambil kayu gelam merupakan wilayah HGU yang sah atau tidak," tegasnya.

Terakhir ia juga menyebut kejadian ini harus dilihat sebagai dampak dari kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya