Berita

ilustrasi/net

Hukum

DPR: Polri Harus Netral dan Jernih Tangani Konflik Warga dengan PT SIL

KAMIS, 15 OKTOBER 2015 | 11:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri harus bersikap netral dalam kasus konflik antara masyarakat Bakung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL), Sugar Group Company.

Tuntutan itu disuarakan anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra. Anggota Dewan asal Provinsi Lampung itu mengimbau semua pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun PT SIL dan pihak kepolisian bersikap lebih objektif dalam mengambil langkah.

"Jangan sampai langkah-langkah yang diambil semakin memicu terjadinya konflik yang lebih luas. Lebih khusus untuk para aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, saya meminta agar tetap menjaga netralitas sebagai pengayom masyarakat," ujar Frans kepada wartawan, Kamis (15/10).


Dia meminta semua pihak mempelajari awal mula kasus ini dengan terang benderang, dengan kepala dingin. Jika ditelusuri, konflik awalnya dipicu penahanan warga bernama Jamher dan kawan-kawan, di Polsek Gedung Meneng dengan tuduhan melakukan pencurian kayu gelam di KM 29 yang diklaim milik PT SIL.

"Pertama, jika kita telisik kayu gelam itu adalah kayu yang tumbuh secara alami di daerah rawa-rawa. Praktis pohon kayu gelam itu bukan milik PT SIL karena PT SIL memiliki HGU perkebunan tebu, bukan gelam," jelas Frans.

Frans Agung juga mempertanyakan keberadaan HGU PT SIL di KM 29, karena dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II pada tanggal 28 September 2015,  terkait penyelesaian sengketa tanah di Provinsi  Lampung, Komisi II menemukan ada kelebihan penguasaan lahan oleh Sugar Group Company. Yang seharusnya sesuai HGU tercatat seluas 89.956,48 Ha tetapi dalam kenyataan di lapangan mereka menguasai lahan seluas 138.904 Ha.

"Penangkapan Jamher Cs ini, bisa kembali kita jadikan pintu masuk untuk mencari titik terang, apakah wilayah perkara tempat Jamher Cs itu mengambil kayu gelam merupakan wilayah HGU yang sah atau tidak," tegasnya.

Terakhir ia juga menyebut kejadian ini harus dilihat sebagai dampak dari kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya