Berita

ilustrasi/net

Hukum

DPR: Polri Harus Netral dan Jernih Tangani Konflik Warga dengan PT SIL

KAMIS, 15 OKTOBER 2015 | 11:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri harus bersikap netral dalam kasus konflik antara masyarakat Bakung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL), Sugar Group Company.

Tuntutan itu disuarakan anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra. Anggota Dewan asal Provinsi Lampung itu mengimbau semua pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun PT SIL dan pihak kepolisian bersikap lebih objektif dalam mengambil langkah.

"Jangan sampai langkah-langkah yang diambil semakin memicu terjadinya konflik yang lebih luas. Lebih khusus untuk para aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, saya meminta agar tetap menjaga netralitas sebagai pengayom masyarakat," ujar Frans kepada wartawan, Kamis (15/10).


Dia meminta semua pihak mempelajari awal mula kasus ini dengan terang benderang, dengan kepala dingin. Jika ditelusuri, konflik awalnya dipicu penahanan warga bernama Jamher dan kawan-kawan, di Polsek Gedung Meneng dengan tuduhan melakukan pencurian kayu gelam di KM 29 yang diklaim milik PT SIL.

"Pertama, jika kita telisik kayu gelam itu adalah kayu yang tumbuh secara alami di daerah rawa-rawa. Praktis pohon kayu gelam itu bukan milik PT SIL karena PT SIL memiliki HGU perkebunan tebu, bukan gelam," jelas Frans.

Frans Agung juga mempertanyakan keberadaan HGU PT SIL di KM 29, karena dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II pada tanggal 28 September 2015,  terkait penyelesaian sengketa tanah di Provinsi  Lampung, Komisi II menemukan ada kelebihan penguasaan lahan oleh Sugar Group Company. Yang seharusnya sesuai HGU tercatat seluas 89.956,48 Ha tetapi dalam kenyataan di lapangan mereka menguasai lahan seluas 138.904 Ha.

"Penangkapan Jamher Cs ini, bisa kembali kita jadikan pintu masuk untuk mencari titik terang, apakah wilayah perkara tempat Jamher Cs itu mengambil kayu gelam merupakan wilayah HGU yang sah atau tidak," tegasnya.

Terakhir ia juga menyebut kejadian ini harus dilihat sebagai dampak dari kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya