Berita

ilustrasi/net

Hukum

DPR: Polri Harus Netral dan Jernih Tangani Konflik Warga dengan PT SIL

KAMIS, 15 OKTOBER 2015 | 11:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri harus bersikap netral dalam kasus konflik antara masyarakat Bakung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung dengan PT Sweet Indo Lampung (SIL), Sugar Group Company.

Tuntutan itu disuarakan anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra. Anggota Dewan asal Provinsi Lampung itu mengimbau semua pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun PT SIL dan pihak kepolisian bersikap lebih objektif dalam mengambil langkah.

"Jangan sampai langkah-langkah yang diambil semakin memicu terjadinya konflik yang lebih luas. Lebih khusus untuk para aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, saya meminta agar tetap menjaga netralitas sebagai pengayom masyarakat," ujar Frans kepada wartawan, Kamis (15/10).


Dia meminta semua pihak mempelajari awal mula kasus ini dengan terang benderang, dengan kepala dingin. Jika ditelusuri, konflik awalnya dipicu penahanan warga bernama Jamher dan kawan-kawan, di Polsek Gedung Meneng dengan tuduhan melakukan pencurian kayu gelam di KM 29 yang diklaim milik PT SIL.

"Pertama, jika kita telisik kayu gelam itu adalah kayu yang tumbuh secara alami di daerah rawa-rawa. Praktis pohon kayu gelam itu bukan milik PT SIL karena PT SIL memiliki HGU perkebunan tebu, bukan gelam," jelas Frans.

Frans Agung juga mempertanyakan keberadaan HGU PT SIL di KM 29, karena dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II pada tanggal 28 September 2015,  terkait penyelesaian sengketa tanah di Provinsi  Lampung, Komisi II menemukan ada kelebihan penguasaan lahan oleh Sugar Group Company. Yang seharusnya sesuai HGU tercatat seluas 89.956,48 Ha tetapi dalam kenyataan di lapangan mereka menguasai lahan seluas 138.904 Ha.

"Penangkapan Jamher Cs ini, bisa kembali kita jadikan pintu masuk untuk mencari titik terang, apakah wilayah perkara tempat Jamher Cs itu mengambil kayu gelam merupakan wilayah HGU yang sah atau tidak," tegasnya.

Terakhir ia juga menyebut kejadian ini harus dilihat sebagai dampak dari kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya