Berita

indriyanto seno adji/net

Hukum

Indriyanto Bantah Keras Omongan Fahri Hamzah

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 12:33 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK), Indriyanto Seno Adji kembali menegaskan sikap KPK yang menolak revisi UU KPK.

Hal itu ditegaskan Indriyanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bahwa pimpinan KPK setuju atas revisi tersebut.

"Kemarin kan sudah tegas (menolak revisi UU KPK)," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (9/10).


Indriyanto menambahkan, semua pimpinan KPK menolak semua isi draft revisi karena dinilai membatasi kewenangan dan melemahkan lembaga antirasuah itu dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Jawaban (pimpinan lain) sama seperti saya (menolak revisi UU KPK)," tegas Indriyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim jika pimpinan KPK datang ke DPR untuk meminta dan menyetujui revisi UU KPK. Fahri juga menyebut jika pimpinan KPK menganggap UU yang ada saat ini terlalu 'liar'.

"Pimpinan KPK yang baru datang ke kami. Mereka bilang UU ini liar. Ada satu pimpinan KPK bahkan yang bilang ini UU 'jahiliyah'. Masuklah dalam prolegnas prioritas. Atas dasar itulah. pimpinan dewan berkonsultasi dengan Presiden saat itu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Oleh sebab itu, Fahri menilai revisi UU KPK justru membuat KPK lebih kuat dalam menjalankan fungsinya dan terhindar dari masalah yang kerap menimpa para pemimpinnya terdahulu.

"Masak Cicak VS Buaya I, Cicak VS Buaya II, nggak bikin kita terbuka. Mari melangkah," tukasnya.[wid]




Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya