Implementasi SDGs Tidak Akan Berhasil Bila Diserahkan ke Bappenas

. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menagih komitmen pemerintah melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) pascapenandatangan di New York dalam Sidang Umum PBB (25-27 September 2015) lalu.

"Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung implementasi SDGs sebagai bentuk keseriusan pemerintah," kata Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Muhamad Ilham Saenong, dalam keterangan beberaoa saat lalu (Kamis, 8/10).

Ia menilai jika implementasi di bawah Bappenas, seperti yang disampaikan pemerintah selama ini, pelaksanaan SDGs tidak akan berhasil karena Bappenas merupakan lembaga teknis perencanaan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengawal SDGs.

Selama dua hari sekitar 130 perwakilan organisasi Koalisi Masyarakat Sipil melangsungkan pertemuan di Hotel Aryaduta, Jakarta, 6-7 Oktober 2015. Salah satu agenda pertemuan ini adalah mengkaji dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah dibuat pemerintah apakah cukup mengadopsi SDGs. [ysa]