Berita

fadly nurzal/dok

Bisnis

Komisi IV Apresiasi Asuransi Petani di dalam Paket Ekonomi III

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 08:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Komisi IV DPR, Fadly Nurzal memberikan apresiasi ke pemerintah yang menunjukkan keberpihakannya kepada petani dengan memberikan asuransi buat petani dengan subsidi Rp. 150 ribu per hektar (ha) dari Rp 180 biaya yang ditetapkan dengan nilai pertanggungan Rp 6 juta per ha.

"Kebijakan yang disampaikan pemerintah sebagai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III ini diharapkan dapat memberikan harapan baru kepada para petani," kata politikus PPP itu di Jakarta, Kamis, ‎8/10).

Dengan asuransi itu, lanjut Fadly, sehingga berbagai kekhawatiran gangguan dari masa tanam tidak lagi menjadi momok buat petani yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan produktifitas petani di masa mendatang.


"Di sisi lain saya juga ingin menyampaikan bahwa luas pertanian yang diberikan subsidi yakni Rp 6 juta hektar haruslah tersebar merata dan tepat sasaran dengan proses yang benar," imbuhnya.

Dan pada gilirannya diharapkan juga jumlahnya akan bertambah seiring diikutinya kebijakan ini oleh rakyat yang melihat sektor pertanian sebagai sebuah harapan, sehingga target swasembada yang diidamkan kembali bisa terwujud di negeri ini.

Selain asuransi kepada petani, kebijakan dalam paket III juga diikuti oleh turunnya beberapa jenis bahan bakar minyak, gas dan listrik yang diharapkan memberikan kemudahan berbagai suplai barang yang juga berpengaruh kepada kebutuhan para petani.

"Saya berharap kebijakan ini berdampak cepat terhadap perekonomian kita khususnya di sektor pertanian karena paket ekonomi harus menjadi jawaban terhadap situasi ekonomi kita sekarang. Kita semua kita harus mengawal ini karena sebagai negara agraris maka peningkatan pertanian adalah masa depan kita semua," tukas Fadly.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya