Berita

benny k harman/net

Benny K Harman: Wacana Revisi UU KPK Sudah Lama, Tapi Bukan untuk Pelemahan

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 12:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan wacana untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama diwacakan. Beberapa alasannya adalah untuk mencegah adanya multiinterpelasi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh KPK.

"Ini sudah lama diwacanakan. Tapi subtansinya revisi UU KPK ini harus diletakkan dalam upaya untuk memperkuat institusi KPK," ujar ketua DPP Partai Demokrat itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 7/10).

Selain itu, lanjut Benny, revisi UU KPK yang diwacanakan juga untuk memperkuat‎ lembaga hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK tidak mungkin mampu melakukan atau menjalankan itu sendirian.


"Revisi UU itu harus didukung untuk memperkuat KPK. Kita butuh institusi yang kuat, kredibel, akuntabel dan transparan," papar Benny.

Terkait RUU KPK yang diusulkan beberapa fraksi di DPR yang salah satunya memuat‎ usia KPK dibatasi hanya 12 tahun, Benny belum mau berkomentar panjang.

"Itu baru draf bukan final. Itu usulan awal, kemudian usulan itu dibahas dalam Pansus. Ini kan usulan inisiatif dewan untuk dibahas pemerintah," tukasnya.

Seperti diketahui, ‎ada enam fraksi yang menjadi pengusul RUU KPK, yaitu: PDIP 15 anggota; Golkar 9 anggota, PKB 2 anggota; PPP 5 anggota; NasDem 11 anggota; dan Hanura 3 anggota.‎ Dengan demikian, maka hanya ada empat‎ yang tidak mengusulkannya, yaitu: Gerindra; Demokrat, PKS dan PAN. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya