Berita

benny k harman/net

Benny K Harman: Wacana Revisi UU KPK Sudah Lama, Tapi Bukan untuk Pelemahan

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 12:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan wacana untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama diwacakan. Beberapa alasannya adalah untuk mencegah adanya multiinterpelasi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh KPK.

"Ini sudah lama diwacanakan. Tapi subtansinya revisi UU KPK ini harus diletakkan dalam upaya untuk memperkuat institusi KPK," ujar ketua DPP Partai Demokrat itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 7/10).

Selain itu, lanjut Benny, revisi UU KPK yang diwacanakan juga untuk memperkuat‎ lembaga hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK tidak mungkin mampu melakukan atau menjalankan itu sendirian.


"Revisi UU itu harus didukung untuk memperkuat KPK. Kita butuh institusi yang kuat, kredibel, akuntabel dan transparan," papar Benny.

Terkait RUU KPK yang diusulkan beberapa fraksi di DPR yang salah satunya memuat‎ usia KPK dibatasi hanya 12 tahun, Benny belum mau berkomentar panjang.

"Itu baru draf bukan final. Itu usulan awal, kemudian usulan itu dibahas dalam Pansus. Ini kan usulan inisiatif dewan untuk dibahas pemerintah," tukasnya.

Seperti diketahui, ‎ada enam fraksi yang menjadi pengusul RUU KPK, yaitu: PDIP 15 anggota; Golkar 9 anggota, PKB 2 anggota; PPP 5 anggota; NasDem 11 anggota; dan Hanura 3 anggota.‎ Dengan demikian, maka hanya ada empat‎ yang tidak mengusulkannya, yaitu: Gerindra; Demokrat, PKS dan PAN. [ysa]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya