Berita

Wenny Warouw/net

Politik

Politikus Gerindra Setuju Usia KPK Dibatasi

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 11:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri karena kinerja Kepolisian dan Kejaksaan kurang efektif. Namun saat ini, Kepolisian dan Kejaksaan sudah unjuk gigi. Dengan demikian, keberadaan KPK sejatinya sudah tidak diperlukan lagi.

Atas alasan itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw secara pribadi menyatakan setuju dengan batas usia KPK 12 tahun sebagaiamana termaktub dalam RUU KPK yang diajukan DPR.

"KPK ini kan sifatnya ad hoc atau sementara. Jadi tidak masalah (dibatasi)," ungkap Wenny saat dikonfirmasi, Rabu (7/10).


Belakangan, lanjut Wenny, Kepolisian dan Kejaksaan saat ini sudah berjalan efektif. Dengan batas 12 tahun usia KPK yang ditetapkan di RUU, maka Kepolisian dan Kejaksaan bisa didorong agar lebih menggigit.

"Jadi, kalau Kepolisian dan Kejaksaan ke depan semakin baik, bisa saja KPK ini tidak sampai (usianya) 12 tahun, bisa saja 10 tahun," papar anggota Komisi III itu.

Wenny kembali menambahkan, pendapatnya di atas adalah pandangan pribadinya. Ini mengingat RUU KPK belum dibahas di partainya.

Saat ini ada enam fraksi yang menjadi pengusul RUU KPK, yaitu PDIP 15 anggota, Golkar 9 anggota, PKB 2 anggota, PPP 5 anggota, Nasdem 11 anggota, dan Hanura 3 anggota. Dengan demikian, maka hanya ada empat fraksi yang tidak mengusulkan, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya