Berita

Gerindra Tolak RUU Pengampunan Pengempelang Pajak

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 19:49 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi Gerindra DPR RI dengan tegas menolak RUU Pengampunan Pajak Nasional. RUU itu diusulkan empat fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB, untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2015.

Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo mengatakan mereka tidak dapat menerima RRU tersebut karena sama saja pemerintah mengampuni dan memaafkan para pengempelang pajak.

"Saya marah, kenapa? Karena pengempelang pajak itu adalah orang yang tdak bayar pajak. Di luar negeri orang tak bayar pajak dipenjara minimum 10-20 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Sedangkan di Indonesia ingin mengampuni pengempelang pajak yang kabur membawa uangnya ke luar negeri tanpa membayar semua kewajibannya sebagai pembayar pajak, dan sekarang kita mengampuni mereka?" kata Aryo.


"Menurut saya tidak pas kita mengampuni melainkan kita kejar mereka dan tangkap untuk diadili di tanah air," tambah keponakan Prabowo Subianto itu.

Ia menegaskan, fraksi dan partainya sangat tidak rela kalau pengempelang pajak mendapat pengampunan.

"Menurut saya bukan hanya menarik mereka ke tanah air, melainkan menangkap mereka, usut, dan sita asetnya," tukas anggota Komisi VII DPR itu.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya