Berita

masinton/net

Politik

Negara Harus Minta Maaf Agar Nama Soekarno Tidak Disimpangkan Lagi

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 12:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Desakan PDI Perjuangan terhadap negara untuk meminta maaf kepada Soekarno dan keluarnya menuai pro dan kontra.

Namun begitu, PDIP secara konsisten tetap ngotot permintaan maaf tersebut dilakukan.

"Harus ada pelurusan sejarah, di buku sejarah masih ada nama Soekarno yang dikaitkan dengan PKI," ujar politikus PDIP Masinton Pasaribu di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (6/10).


Anggota Komisi III DPR itu menegaskan versi sejarah seperti itu tidak boleh ada lagi. Artinya, sejarah harus diluruskan. Caranya dimulai dari negara memberikan klarifikasi, yaitu permohonan maaf tersebut.

Sementara disinggung mengenai pernyataan Titiek Soeharto yang mempertanyakan alasan pemerintah harus meminta maaf, padahal nama Soekarno sudah diabadikan seperti nama Bandara Soekarno-Hatta, Masinton menegaskan bahwa yang dilakukan PDIP adalah upaya agar negara meluruskan sejaraha bangsa.

"Jangan diberi sejarah beda-beda, untuk pemberian gelar pahlawan, nama jalan, nama bandara, apa itu cukup? Saya rasa belum. Sejak lama Bung Karno disimpangkan namanya," tukasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya