Berita

Politik

Anggota DPR Baru Ini Tak Setuju dengan Istilah Bencana Asap

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 11:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat N. Hamka tidak setuju kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera disebut bencana.

"Ini bukan bencana asap. Ini musim asap, karena saban tahun datang," kata Rahmat saat juma pers di Ruang Wartawan, Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 6/10).

Menurut dia, akibat asap tersebut, banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas, sekolah ditutup dan kesehatan terancam.


"Data yang saya peroleh, setiap harinya se-Kalimantan Tengah ada seribu lebih orang yang masuk rumah sakit karena ISPA," ujar Rahmat.

Ia juga khawatir, akibat masyarakat yang sering menghirup asap, akan berdampak pada kesehatan jangka panjang.

"Saya tidak tahu apa dampaknya setelah 10 atau 15 tahun nanti. Saya khawatir akan banyak yang terkena kanker," ungkapnya.

Untuk itu, pinta Rahmat, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan agar melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat dengan terstruktur, sistematis dan masif.

"Para medis dan alat kesehatan jangan hanya di tingkat kabupaten saja, tapi harus sampai di kecamatan dan pedesaaan," tukas dia.

Rahmat N. Hamka adalah anggota DPR baru dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Ia dilantik sebagai anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) periode 2014-2019 di Sidang Paripurna DPR RI, Senin kemarin (5/10). Rahmat N. Hamka menggantikan Willy Midel Yoseph yang saat ini maju di Pilgub Kalteng 2015.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya