Berita

agus hermanto/net

Politik

Demokrat: Jaman SBY Cespleng, Jokowi Jangan Gengsi untuk Niru

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 11:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Paket ekonomi yang telah diluncurkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai kurang cespleng alias belum mujarab.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa paket I dan II Jokowi masih bersifat makro dan jangka panjang. Sementara dalam kondisi perekonomian nasional diambang krisis saat ini, yang diperlukan adalah paket ekonomi yang bersifat mikro dan jangka pendek.

Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu menyarankan agar Presiden Jokowi tidak malu-malu dan gengsi meniru kebijakan presiden terdahulu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Sewaktu ketua umum Demokrat itu menjadi presiden, kata Agus banyak digulirkan kebijakan yang bisa meingkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, seperti bansos, jaminan kesehatan, BOS, KUR, BLT, beasiswa dan lain-lain.

"Kita enggak usah melihat hal yang gengsi. Apa yang dilakukan Pak SBY dulu cukup cespleng. Karena ini menguatkan daya beli masyarakat, karena masyarakat memiliki uang karena mendapatkan BLT, mendapatkan uang untuk jaminan jamkesmas, berobat semua mendapatkan bantuan," ujar Agus kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 6/10).

Menurutnya, dengan bantuan-bantuan tersebut, daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah semakin kuat.

"Kalau menegah ke bawah ini memiliki daya beli, masyarakat akan mengonsumi produk dalam negeri sehingga perusahaan-perusahaan dan industri yang ada di Indonesia itu tetap bisa berjalan dengan normal dengan baik, sehingga kalau perusahaan bisa berjalan pasti PHK bisa dihindari. Namun kalau produknya dan jasanya tidak ada yang mengkomsumsi, dipastikan PHK akan ada, padahal ini harus dihindari karena PHK akan memperparah perekonomian kita," demikian Agus. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya