Berita

agus hermanto/net

Politik

Demokrat: Jaman SBY Cespleng, Jokowi Jangan Gengsi untuk Niru

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 11:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Paket ekonomi yang telah diluncurkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai kurang cespleng alias belum mujarab.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa paket I dan II Jokowi masih bersifat makro dan jangka panjang. Sementara dalam kondisi perekonomian nasional diambang krisis saat ini, yang diperlukan adalah paket ekonomi yang bersifat mikro dan jangka pendek.

Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu menyarankan agar Presiden Jokowi tidak malu-malu dan gengsi meniru kebijakan presiden terdahulu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Sewaktu ketua umum Demokrat itu menjadi presiden, kata Agus banyak digulirkan kebijakan yang bisa meingkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, seperti bansos, jaminan kesehatan, BOS, KUR, BLT, beasiswa dan lain-lain.

"Kita enggak usah melihat hal yang gengsi. Apa yang dilakukan Pak SBY dulu cukup cespleng. Karena ini menguatkan daya beli masyarakat, karena masyarakat memiliki uang karena mendapatkan BLT, mendapatkan uang untuk jaminan jamkesmas, berobat semua mendapatkan bantuan," ujar Agus kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 6/10).

Menurutnya, dengan bantuan-bantuan tersebut, daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah semakin kuat.

"Kalau menegah ke bawah ini memiliki daya beli, masyarakat akan mengonsumi produk dalam negeri sehingga perusahaan-perusahaan dan industri yang ada di Indonesia itu tetap bisa berjalan dengan normal dengan baik, sehingga kalau perusahaan bisa berjalan pasti PHK bisa dihindari. Namun kalau produknya dan jasanya tidak ada yang mengkomsumsi, dipastikan PHK akan ada, padahal ini harus dihindari karena PHK akan memperparah perekonomian kita," demikian Agus. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya