Berita

soekarno/net

Putri Soeharto: Kenapa Harus Minta Maaf ke Soekarno?

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 01:02 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto mempertanyakan motif desakan permintaan maaf ke Presiden pertama RI, Soekarno oleh beberapa pihak yang muncul belakangan.

"Kenapa harus minta maaf ke Presiden Soekarno? Kan kita tidak pernah menjelekkan beliau, kan namanya diabadikan bandara kita (Bandara Soekarno-Hatta). Seluruh orang dunia kalau ke Indonesia selalu melewati Bandara Soekarno-Hatta, itu penghargaan," kata Putri Presiden Kedua RI, Soeharto ini di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Titiek juga menegaskan semua pihak menghargai Soekarno dan Hatta sebagai proklamator.


"Itu pengakuan, (lalu) kenapa minta maaf?" jelasnya.

Menurut Tiiek, setiap pemimpin mempunyai jasa masing-masing untuk bangsa dan ‎negara, jadi jika memang ada sesuatu yang jelek jangan dimunculkan.

"Jangan kalau ikut yang selalu bapak katakan, kalau ada yang jelek dipendem sedalam-dalamnya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah mendesak pemerintah meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya karena merupakan korban peristiwa G30S/PKI. Menurutnya, akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI.

Basarah menjelaskan ‎dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab melakukan proses hukum secara adil untuk membuktikan kebenaran dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970. [sam]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya