Berita

soekarno/net

Putri Soeharto: Kenapa Harus Minta Maaf ke Soekarno?

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 01:02 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto mempertanyakan motif desakan permintaan maaf ke Presiden pertama RI, Soekarno oleh beberapa pihak yang muncul belakangan.

"Kenapa harus minta maaf ke Presiden Soekarno? Kan kita tidak pernah menjelekkan beliau, kan namanya diabadikan bandara kita (Bandara Soekarno-Hatta). Seluruh orang dunia kalau ke Indonesia selalu melewati Bandara Soekarno-Hatta, itu penghargaan," kata Putri Presiden Kedua RI, Soeharto ini di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Titiek juga menegaskan semua pihak menghargai Soekarno dan Hatta sebagai proklamator.


"Itu pengakuan, (lalu) kenapa minta maaf?" jelasnya.

Menurut Tiiek, setiap pemimpin mempunyai jasa masing-masing untuk bangsa dan ‎negara, jadi jika memang ada sesuatu yang jelek jangan dimunculkan.

"Jangan kalau ikut yang selalu bapak katakan, kalau ada yang jelek dipendem sedalam-dalamnya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah mendesak pemerintah meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya karena merupakan korban peristiwa G30S/PKI. Menurutnya, akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI.

Basarah menjelaskan ‎dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab melakukan proses hukum secara adil untuk membuktikan kebenaran dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya