Gerindra Berharap Jokowi Bukan Pencitraan soal Penurunan Harga BBM

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan UU BUMN dengan jelas mengatur bahwa direktur utama PT Pertamina bertanggungjawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) yakni menteri BUMN, sedangkan menteri adalah bawahan langsung presiden.

"Jadi, seharusnya apa yang dikatakan oleh presiden bisa langsung dilaksanakan oleh dirut BUMN," sebut Dasco kepada redaksi, Minggu (4/10).

Kamis lalu (1/10), Presiden Jokowi telah meminta Pertamina untuk menghitung kembali harga BBM agar dapat diturunkan. Hal ini termasuk ke dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang terus dibahas dan akan segera keluar dalam waktu dekat. Jokowi menyebut keputusan soal turun atau tidaknya harga BBM akan dilaporkan kepada dirinya pada hari Senin besok (5/10).

Dasco menjelaskan, Pertamina adalah salah satu BUMN strategis yang memegang hajat hidup orang banyak, jadi tidak mungkin menerapkan skenario murni bisnis dalam menentukan harga BBM.

Menurutnya, aneh saja ketika harga minyak dunia murah, Pertamina justru ambil untung dengan kebijakan harga mahal, bisa saja nanti Pertamina dan pemerintah digugat class action karena merugikan rakyat selama sekian bulan.

"Jika serius mau turunkan harga BBM Jokowi harus tunjukkan leadership dengan memastikan ucapannya langsung dilaksanakan bawahannya, kecuali jika permintaan turun harga cuma pencitraan," tukas Dasco, Legislator asal Dapil Banten III itu. [rus]