Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan memiliki panjang kurang lebih 2019 kilometer meliputi delapan kabupaten.
Panjang perbatasan darat yang luar biasa itu harus dijaga dengan kekuatan maksimal dan keseriusan pemerintah beserta aparat keamanannya.
Karena itulah, pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) di kawasan Kalimantan Barat yang hingga kini mengalami kemajuan signifikan, sangat dinantikan oleh warga Indonesia dan khususnya warga sekitar perbatasan yang miskin infrastruktur.
"Dari aspek pertahanan, JIPP memperlancar pelaksanaan patroli perbatasan dalam tugasnya. Selain itu akan membantu masyarakat dalam peningkatan aktivitas ekonomi. Misalnya masyarakat di dusun-dusun yang akan melakukan aktivitas ekonomi ke Entikong tentu akan diperbolehkan menggunakan jalan itu nantinya," ujar Dansatgas Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Brigjen TNI Subagio, Sabtu (3/10).
Subagio ditemui saat kunjungan media ke lokasi pembangunan JIPP di kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Pembangunan JIPP ini tidak mudah karena harus menerobos hutan yang sangat lebat dan jalur tanah yang sangat menyulitkan. Tahun ini, JIPP yang ditargetkan selesai dibangun adalah 309 kilometer. Per hari ini pembangunan telah mencapai 30 kilometer dari empat segmen.
"Sebelumnya, patroli perbatasan melewati jalan setapak dan hutan belantara yang belum ada jalurnya. JIPP akan mempermudah penjagaan wilayah kita," ujar Direktur Pengerahan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan ini.
Setelah adanya JIPP, patroli perbatasan akan dibekali kendaraan-kendaraan patroli pengangkut logistik. Selain itu, Kemhan pun membangun jalan administrasi yang menghubungkan desa terdekat dengan pos perbatasan, mencakup wilayah Kalimantan Barat sampai Utara.
Pos perbatasan ada dua macam, yang dijaga aparat TNI sendiri dan yang dijaga TNI bergabung dengan Tentara Diraja Malaysia sebanyak tiga pos.
Tahun ini, Kemhan akan membangun 23 pos baru di seluruh Kalimantan dan merenovasi 22 pos yang sudah ada. Selama ini sudah ada 74 pos perbatasan di sepanjang Kalimantan.
"Pembangunan di seluruh perbatasan dikoordinir badan nasional pengelola perbatasan. Yang kami kerjakan terkait fungsi patroli dan perbatasan," ujar Subagio.
Dia mengatakan, anggaran pembangunan JIPP, jalan administrasi, serta pembangunan fisik dan non fisik lainnya menggunakan APBN yang ada di Kemhan dan TNI AD. Sayangnya, Subagio tidak hapal jumlahnya.
"Wacana membangun wawasan perbatasan sudah sejak lama. Tapi secara fisik JIPP dilakukan baru sekarang (pemerintahan Joko Widodo). Dari dulu pembangunan berupa pos perbatasan dan perlengkapan dari Mabes TNI," ungkapnya.
Pembangunan fisik selain JIPP yang dilaksanakan Kemhan adalah renovasi pos perbatasan, pengembangan teknologi pemantau tapal batas, pengadaan drone dan lapangan terbangnya, helipad dan penambahan alat komunikasi dan transportasi di masing-masing pos perbatasan.
Sedangkan pembangunan non fisik antara lain kesadaran bela negara di sembilan kecamatan di perbatasan, penyuluhan hukum, sosialisasi batas darat, bakti kslesehatan dan perundingan batas negara antara Indonesia dan Malaysia.
[ian]
