Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Pemerintah lewat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membatalkan penonaktifan 243 perguruan tinggi di Indonesia.
"Saya minta ini agar dibatalkan," kata Ketua Umum DPP PAN, Prof Didik J Rachbini saat jumpa pers, di Ruang Fraksi PAN, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 2/10).
Menurutnya, Kemenristekdikti tidak bisa seenaknya main 'berangus' ratusan kampus sebelum duduk bersama dengan Komisi X DPR RI dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
Didik pun bisa menjamin, Kemenristekdikti pimpinan Muhammad Nasir itu tidak melakukan validasi dengan menyambangi 243 kampus itu sebelum melakukan penonaktifan.
Jelas Didik, Indonesia saat ini masih minim perguruan tinggi, dan pembangunan kampus itu sangat sulit. Untuk itu, kata dia, Kemenristekdikti tidak bisa main tutup seenaknya. Apalagi lanjut dia, kampus-kampus yang ditutup itu adalah produk Pemerintah yang jelas-jelas memiliki izin dari instansi pemerintah.
"Saya melihat semangatnya (Kemenristekdikti) ini adalah menghukum dan membabat habis, ini tidak bisa. Menurut saya Menristekdikti itu adalah seorang pengasuh seoarang ibu yang harus membina, bukan membabat habis. Kalau ada yang kurang, misalnya kurang dosen mereka tambahin dong," papar Ketua Yayasan Paramadina itu.
Didik menambahkan, jika ada kampus yang melanggar aturan seperti mengeluarkan ijazah palsu, memang harus dipidana. Namun, tidak tepat jika main 'berangus' banyak kampus. Nah, kalau bangunannya minim dan dosennnya sedikit, itu bukan 'dosa'. Justru, itu yang harus dibenahi pemerintah.
"Ini saya tidak tahu apa motif penonaktifan 243 kampus itu. Misalnya, saya dapat laporan, salah satu yang dituaup adalah Universitas Alkhairaat Palu. Padahal kampus itu bagus dan mentereng," tukasnya.
[sam]
