Sebagai seorang Ketua Umum Partai, Surya Paloh seharusnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Termasuk, apabila nanti dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap hakim PTUN Medan.
"Wah kita kan sudah sepakat hukum sebagai panglima bukan kekuasaan. Saya selalu katakan pada siapapun kalau memang nggak ada masalah nggak perlu khawatir," terang anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul saat dikontak redaksi, Kamis (1/10).
Pemeriksaan Surya Paloh terbuka setelah namanya disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan milik salah seorang tersangka, M Yagari Bastara alias Gerry. Disebutkan disitu ada pertemuan antara Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho bersama Ketum Partai Nasdem itu. Selain keduanya, pertemuan yang digelar di kantor DPP Partai Nasdem itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, dan OC Kaligis yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Mahkamah Partai Nasdem.
Surya Paloh disebut menginisiasi pertemuan untuk membahas islah antara Gatot dan Erry yang diketahui menjabat juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sumut. Namun demikian, bukan hanya soal islah yang dibahas. Pertemuan itu juga membahas mengenai 'pengamanan' Gatot di kasus Bansos.
Ruhut menjelaskan, sebagai Ketum Nasdem, Surya harus memberikan contoh baik kepada para kadernya. Apalagi, salah satu kadernya merupakan Jaksa Agung, yakni HM Prasetyo.
"Surya Paloh mesti sadar betul Jaksa Agungnya dari NasDem jadi mengalir aja lah hadapin (KPK) kalau nggak benar nggak usah khawatir," cetus Politisi Partai Demokrat ini
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan memanggil Surya Paloh. Pemanggilan ini terkait dengan pertemuan antara OC Kaligis dan Gatot yang dihadiri Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem.
Karena itu, sebelumnya KPK telah meminta keterangan dari Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, Rabu (23/9) pekan lalu.
[sam]
