Berita

ilustrasi/net

Politik

Istana Sedang Menjebak Dirinya Sendiri

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang minta pemfitnah Presiden Joko Widodo untuk bertobat atau diseret ke proses hukum, justru mempersulit posisi dirinya sendiri.

Pernyataan politisi PDI Perjuangan itu terkait rumor Jokowi bertemu keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia setelah kejadian Gerakan 30 September 1965. Pramono bahkan mengaku sudah tahu siapa pelaku pertama penyebar gosip itu.

"Sejatinya, jika memang Istana sudah tahu sumber rumor dan tidak ingin diketahui publik, seharusnya tak perlu berkoar seperti Pramono Anung. Jika memang intelijen kepolisian sudah diperintahkan bergerak menangkal penyebar rumor, tentunya tak perlu disiarkan di media," kata ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).


Hikam menyindir, kalau memang Pram mau terlihat tegas dan gagah, lebih baik sekalian umumkan oknum pemfitnah Jokowi. Kini, informasi yang tidak jelas dari Pram malah melahirkan spekulasi dan memancing keingintahuan media massa.

"Kalau mereka tidak mampu menemukan, maka dibuatlah spekulasi yang kemudian harus dijawab lagi oleh Istana. Walhasil, Istana sejatinya melakukan tindakan sangat bodoh, yaitu menjebak dirinya sendiri,” tegas Hikam.

Padahal, pernyataan Jokowi sendiri sudah jelas dan tegas bahwa tidak akan meminta maaf kepada PKI terkait pemberontakan 30 September 1965. Soal ada pihak yang setuju atau tidak, terima atau tidak, menurut Hikam itu urusan lain.

"Pernyataan Jokowi sudah gamblang sebagai keputusan yang resmi dari pemerintahnya. Nah,  jika hal tersebut sudah begitu terang benderang, mengapa pula Pramono Anung malah aneh-aneh dengan mengeksploitasi rumor? Publik yang kritis tentu akan bertanya, ada apa dengan Pramono Anung kok malah melakukan hal seperti itu?" tutup Hikam. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya