Berita

ilustrasi/net

Politik

Istana Sedang Menjebak Dirinya Sendiri

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang minta pemfitnah Presiden Joko Widodo untuk bertobat atau diseret ke proses hukum, justru mempersulit posisi dirinya sendiri.

Pernyataan politisi PDI Perjuangan itu terkait rumor Jokowi bertemu keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia setelah kejadian Gerakan 30 September 1965. Pramono bahkan mengaku sudah tahu siapa pelaku pertama penyebar gosip itu.

"Sejatinya, jika memang Istana sudah tahu sumber rumor dan tidak ingin diketahui publik, seharusnya tak perlu berkoar seperti Pramono Anung. Jika memang intelijen kepolisian sudah diperintahkan bergerak menangkal penyebar rumor, tentunya tak perlu disiarkan di media," kata ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).


Hikam menyindir, kalau memang Pram mau terlihat tegas dan gagah, lebih baik sekalian umumkan oknum pemfitnah Jokowi. Kini, informasi yang tidak jelas dari Pram malah melahirkan spekulasi dan memancing keingintahuan media massa.

"Kalau mereka tidak mampu menemukan, maka dibuatlah spekulasi yang kemudian harus dijawab lagi oleh Istana. Walhasil, Istana sejatinya melakukan tindakan sangat bodoh, yaitu menjebak dirinya sendiri,” tegas Hikam.

Padahal, pernyataan Jokowi sendiri sudah jelas dan tegas bahwa tidak akan meminta maaf kepada PKI terkait pemberontakan 30 September 1965. Soal ada pihak yang setuju atau tidak, terima atau tidak, menurut Hikam itu urusan lain.

"Pernyataan Jokowi sudah gamblang sebagai keputusan yang resmi dari pemerintahnya. Nah,  jika hal tersebut sudah begitu terang benderang, mengapa pula Pramono Anung malah aneh-aneh dengan mengeksploitasi rumor? Publik yang kritis tentu akan bertanya, ada apa dengan Pramono Anung kok malah melakukan hal seperti itu?" tutup Hikam. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya