Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti pemondokan dan catering (makanan) maupun pelayanannya cukup memuaskan.
Demikian dikemukakan anggota Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9).
Karena itu, kata dia, Kemenag RI sebagai penyelenggara perlu diberikan apresiasi. Meski dengan berbagai catatan seperti persoalan bis mogok, pelayanan kurang maksimal akibat banyak petugas haji yang kurang profesional, Menteri Agama harus melakukan evaluasi atas persoalan yang muncul.‬
"Namun demikian, dalam penanganan musibah saat penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia tampak tidak siap. Salah satu penyebab utamanya dikarenakan daya tawar (bargaining) pemerintah Indonesia lemah di hadapan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Pemerintah RI, lanjut Khatibul, ke depan juga harus bisa melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi. Harus dicari cara agar pemerintah RI dapat melayani jamaah haji dengan baik. Terutama soal transportasi untuk jamaah.
"Karena dalam praktiknya, travel haji dari pihak swasta dari Indonesia mampu memberi pelayanan dengan baik kepada jamaahnya. Kalau memang pemerintah tidak mampu, opsi swastanisasi penyelenggaraan haji menjadi alternatif solusi," ungkap Khatibul.
‪Menurutnya, selama sepekan pelaksanaan ibadah haji yakni tanggal 7-14 Dzulhijjah (puncak ibadah haji di Arafah dan Mina), tidak ada lagi peran pemerintah Indonesia dalam penyelenggaran ibadah haji. Karena seluruh kewenangan diambilalih oleh pemerintah Arab Saudi (
Muassasah).‬ ‪Situasi ini jelas menyulitkan jamaah haji dari Indonesia. Persoalan yang muncul di lapangan saat wukuf di Arafah, tidak dapat diatasi dengan cepat. Karena memang semua peran penyelenggaraan diatasi oleh Muassasah.
‪"Saya menyarankan agar Menteri Agama dapat melanjutkan upaya terobosan yang pernah dilakukan Kemenag sebelumnya, khususnya di tujuh hari selama puncak ibadah haji yakni adanya peran pemerintah RI dalam melayani jamaah. Tidak seluruhnya diurus oleh pihak muassasah," demikian Khatibul.
[wid]
