Berkaca Tragedi Mina, Penyelenggara Haji Harus Tingkatkan Keamanan Jamaah

Musibah Mina yang beberapa kali terjadi harus dijadikan momentum reformasi manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar aspek jaminan negara untuk setiap jamaah haji bisa diberikan dengan maksimum.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat dihubungi wartawan sesaat lalu, Rabu (30/9).

Reformasi manajemen haji ini, lanjut Sodik, harus dimulai dengan segera mengaktifkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia berharap, Oktober tahun 2015 BPKH sudah aktif. Sehingga di tahun 2016, semua aspek keuangan dan pelayanan kepada jamaah bisa maksimal.

Tidak hanya itu, dua aspek yang tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan adalah aspek bimbingan ibadah dan pemberian perlindungan keamanan kepada jamaah haji. Pasalnya kedua aspek ini selalu menjadi kelemahan pengelola haji.

"Ini terbukti menjadi aspek vital karena dalam perjalanan haji banyak terjadi korban, baik berupa musibah kecil atau musibah besar seperti kasus Mina," ungkapnya.

Pembenahan aspek perlindungan keamanan, sambungnya, bisa dimulai dengan pendidikan dan pelatihan kepada jamaah atas berbagai situasi yang akan dihadapi di Makkah.

"Seperti diklat keamanan di tempat pondokan, di toilet umum wanita, di jalan raya, di terowongan dan lintasan Mina, selama mabit di Muzdalifah termasuk keamanan ketika sedang Tawaf dan Sa'i dan upaya-upaya penyelematan diri dalam situasi dan kondisi darurat," tandas politisi PKB itu. [ian]