Proyek tender kasur untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 12 miliar bisa dibatalkan apabila parlemen serius menolaknya.
"Saya sangat sayangkan ini tetap dilanjutkan di tengah kondisi rakyat yang sedang susah," kata peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/9).
Menurutnya, walaupun sudah melakukan tender bukan berarti tidak bisa dibatalkan dalam proses pembahasan RAPBN 2016 nanti. "Tender itu bisa jadi jebakan untuk menghindari pembatalan tersebut. Nah kita akan lihat sejauh mana DPR memperlihatkan komitmen sesuai dengan pernyataan penolakan selama ini," ujar Lucius.
Dia menilai, apabila proyek itu terus jalan, maka tidak ada keseriusan dari angggota DPR untuk lebih berhemat.
"Saya kira memang sulit dibatalkan karena anggota DPR sendiri tidak serius melakukan penolakan. Banyak Fraksi yang nampak menolak tapi saat proses pembahasan mereka tak mengambil sikapi tegas," ungkapnya.
Dengan ini, lanjutnya, rakyat bisa melihat prilaku anggota DPR sesungguhnya. "Ini wajah sesungguhnya DPR kita. Ada yang seolah-olah pro rakyat di media tetapi melempem di dalam rapat pengambilan keputusan di DPR," ujarnya.
Lucius menambahkan,‎ sebenarnya banyak anggota DPR justru tidak menempati rumah dinasnya, dengan demikian penggantian kasur tidak semuanya diperlukan, hanya pemborosan anggaran saja.
Dia pun menyayangkan peran Sekjen DPR yang kerap menggerus citra DPR. Sebagai kuasa pengguna anggaran Sekjen DPR kadang tak mampu dikontrol oleh DPR.
"DPR yang nampak galak selalu tak berdaya menghadapi permainan Sekjen. Ini tentu membuat kita menduga ada relasi transaksional yang membuat fungsi kontrol DPR tak berdaya menghadapi Sekjen," demikian Lucius.
[dem]
