Komisi III DPR buka peluang mengajukan usul kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti Jaksa Agung HM. Prasetyo. Hal itu lantaran sering kalahnya Kejagung dalam gugatan praperadilan.
"Nanti kita lihat di dalam pertemuan Komisi III nanti. Kalau sudah dua kali, dan ketiga kalau masih terus begitu Jaksa Agung harus diganti. Komisi akan mengusulkan kepada Presiden untuk mengganti Jaksa Agungnya," ujar anggota Komisi III Wenny Warouw di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9).
Dia tidak menampik jika dikatakan kurang apiknya kerja Prasetyo memimpin Korps Adhyaksa karena berlatar belakang politisi. Sehingga, banyak kepentingan yang harus diakomodir.
"Memang nuansanya kelihatan ada (kendali politik). Ini yang perlu kita tanya jangan sampai rakyat yang terombang-ambing dalam penegakan hukum," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Untuk diketahui, setidaknya dalam penanganan kasus besar, Kejaksaan Agung dua kali menelan kekalahan di sidang praperadilan yang digugat tersangkanya. Pertama, dalam kasus yang melibatkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pengadaan gardu listrik PLN.
Kemudian, dalam kasus penjualan aset piutang (cassie) BPPN 2003, dimana hakim tunggal juga memutus penggeledahan penyidik Kejagung terhadap kantor Victoria Sekuritas dinyatakan tidak sah, termasuk aksi penyitaan barang buktinya.
[sam]
