Komisi II DPR sedang melakukan monitoring persiapan Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Sumatera Utara, hari ini (Selasa, 29/9). Kunjungan kerja monotoring langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II Rambe Kamrul Zaman dan Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.
Di sela-sela kunjungan tersebut, Komisi II menggelar rapat koordinasi dengan Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, KPU Sumut, Panwaslu Sumut dan Polda Sumut.
Lukman yang juga politikus PKB itu menjelaskan, dalam rangka monitoring persiapan Pilkada di Sumut dilaporkan, ditemukan peredaran uang palsu di Kabupaten Nias Selatan.
"Berkenaan dengan peredaran uang palsu di Nias Selatan tersebut, belum dinyatakan total jumlahnya, terkasuk motifnya apa ada berhubungan langsung dengan persiapan praktek money politik di Nias Selatan," kata Lukman kepada wartawan, Selasa (29/9).
Tetapi melihat indikasinya, lanjut Lukman, ada hubungannya dengan hal tersebut.
"Komisi II meminta jajaran Polda Sumut terus menyelidiki kasus penemuan uang palsu tersebut," ungkapnya.
Soal anggaran Pilkada, tambah Lukman, seluruh jajaran pelaksana Pilkada di Sumut menyatakan kesiapannya dan sudah tidak ada masalah lagi. Namun Komisi II meminta agar seluruh pelanggaran Pilkada harus diproses dan jangan dibiarkan saja, karena ini soal penguatan demokrasi dan upaya secara terus menerus untuk mempebaiki kualitas pilkada.
"Beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah: politik uang, netralitas PNS, tekanan kepada kepala desa dengan menggunakan dana desa, dan bansos yang dibiayai ‎APBD," demikian Lukman
.[wid]
