Ini Tiga Prinsip PP Anti Kriminalisasi

Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) anti kriminalisasi. Persiapannya, saat ini tengah dikerjakan oleh Kemeterian Hukum dan HAM.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, ada tiga prinsip dalam PP anti kriminalisasi tersebut. Pertama, lanjut dia, suatu kebijakan jangan dipidanakan.

Selain itu, juga diatur bahwa kesalahan administrasi yang digunakan adalah administrasi pemerintah.

Terakhir, diatur bahwa jika masih dalam masa jeda waktu hasil pemeriksaan BPK maupun BPKP selama 60 hari, maka diminta agar penegak hukum tidak masuk didalamnya.

"Dengan demikian, saya yakin tidak ada kriminalisasi," demikian Pramono Anung di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/9). [sam]