Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sugiharto dan rombongan di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 28/9).
Audiensi ini dilakukan terkait gelaran Muktamar ICMI pada bulan Desember 2015, di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Kesiapan lapangan sudah siap dan memadai," ujar Sugiharto.
Dalam kesempatan itu, ICMI meminta saran, masukan, dan pendapat dari Ketua MPR untuk kemajuan organisasi itu yang selanjutnya seluruh pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat akan dijadikan rekomendasi.
Apa yang dikatakan Sugiharto dikuatkan oleh Dewan Pakar ICMI yang dalam kesempatan itu juga ikut dalam audensi, Fasli Jalal. Menurut Fasli, dalam setiap muktamar, munas atau yang lainnya, yang ditunggu itu adalah rekomendasi. Rekomendasi diakui sebagai puncak perdebatan dan pemikiran peserta muktamar.
ICMI berkeinginan melakukan kerja sama dengan MPR untuk mengupas masalah-masalah yang sekarang hangat dibincangkan oleh MPR, seperti soal kedudukan dan fungsi MPR, keinginan untuk menghidupkan GBHN, dan hubungan antarlembaga negara.
Keinginan untuk melakukan kerja sama dengan MPR disambut dengan baik oleh Zulkifli.
"Kita siap melakukan kerja sama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjadi Ketua Umum PAN itu menuturkan bahwa sistem demokrasi Indonesia sebenarnya adalah seperti dalam Sila IV Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan.
Dengan cara perwakilan dan permusyawarahtan ini maka sistem pemilihan ketua sebuah lembaga bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Ia pun membandingkan antara organisasi yang menggunakan sistem permusyawarahtan dan perwakilan dengan organisasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung.
"Yang menggunakan sistem permusyawaratan pemilihan ketuanya bisa lancar dan aman serta tidak meninggalkan konflik. Sedang yang menggunakan sistem pemilihan langsung yang ada hanya menang-menangan," ujarnya.
Dikatakan oleh Zulkifli bahwa sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung. Resiko dari sistem seperti ini adalah bila menang ia akan memikirkan bagaimana uang yang sudah digunakan akan kembali atau bagaimana cara membayar kepada orang yang memberi uang.
"Sekarang daulatnya di tangan pemilik modal," ucapnya.
Dengan cara seperti inilah maka bangsa ini disebut oleh Zulkifli semakin jauh dari nilai ideal Pancasila. "Kedaulatan rakyat sekarang menjadi kedaulatan pemilik modal,," tambahnya.
Zulkifli juga menyinggung bahwa bangsa ini tak memiliki arah dalam membangun bangsa yang dulu disebut dengan GBHN. Akibat yang demikian maka program pembangunan hanya didasarkan pada misi dan visi calon kepala daerah dan calon presiden. Akibatnya pembangunan yang berjalan di waktu lima tahunan kadang tidak akan menyambung.
"Masing-masing kepala daerah dan presiden sekarang memiliki visi dan misi sendiri," ujarnya.
Ia mencontohkan Tiongkok yang memiliki program pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dengan program itu maka Tiongkok menjadi negara besar di dunia.
[wid]
