Kepala BNPB Lapor ke Presiden, 2.889 Unit Bangunan Rusak Akibat Gempa Sorong

. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei untuk terjun langsung ke Sorong, Papua Barat setelah menangani bencana asap di Kalimantan. Saat ini Kepala BNPB berada di Sorong berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan pasca bencana gempa.

Kapusdatin Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Kepala BNPB juga telah melaporkan kepada Presiden tentang dampak, penanganan darurat, dan rencana pemulihan pada pagi ini.
 
Gempa bumi 6,8 SR yang mengguncang Kota Sorong dan sekitarnya pada Kamis (24/9) lalu pukul 22.53 WIB telah menimbulkan dampak di Kota Sorong, Kab. Sorong dan Kab Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dampak terparah adalah di Kota Sorong karena padat penduduk dan bangunan. Data sementara dilaporkan 2.889 unit bangunan rusak, dimana 2.437 unit di Kota Sorong, 408 unit di Kab. Sorong, dan 44 unit di Kab Raja Ampat.
 

 
Berdasarkan laporan Walikota Sorong, L. Jitmau, korban luka 45 jiwa dan 2.437 unit bangunan rusak, dimana 40 jiwa luka ringan, 5 jiwa luka sedang-berat, 1.240 unit bangunan rusak ringan, 238 rusak sedang, dan 869 unit rusak berat di Kota Sorong.

"Selain itu fasilitas umum juga terkena dampaknya, antara lain: 14 unit gereja, 7 unit sekolah, 3 unit masjid, 3 ruas jalan, 2 unit tower, 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit ruang tunggu bandara, 1 unit pelabuhan, dan 4 unit kantor," kata Sutopo kepada wartawan, Minggu (27/9).
 
Sutopo menjelaskan, BNPB dan BPBD sedang melakukan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA/Damage and Loss Assessment). Ditargetkan selesai pada 5 Oktober 2015.

Sementara, pemulihan akan diprioritaskan pada RSU Kota Sorong Selebesolu yang mengalami banyak keretakan pada bangunan. RS ini sudah dikosongkan dan pasien dipindahkan ke RSAL.

"Banyak rumah penduduk yang rusak karena tidak menggunakan kolom. TNI dan BPBD mengadakan kegiatan Karya Bhakti pembersihan reruntuhan bangunan dan perbaikan ringan pada sekolah," tukas Sutopo, sambil menambahkan tidak ada pengungsian dan aktivitas masyarakat berjalan normal. [rus]