Berita

Ali Mahsun/net

Maklumat 30S PKL Wujud Melawan Rezim Penjajah

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2015 | 08:09 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Indonesia adalah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, bukan wilayah jajahan bangsa asing.

"Negeri ini bukan jajahan bangsa China, Jepang, Amerika atau bangsa asing lainnya," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI) Ali Mahsun di Jakarta, Minggu (27/9).

Demikian pula, kemerdekan Indonesia bukan hadiah atau belas kasihan bangsa asing, melainkan rahmat Tuhan yang Maha Esa dari hasil cucuran darah dan nyawa puluhan juta nenek moyang dan leluhur bangsa Indonesia.


"Oleh karena itu, bangsa asing tak boleh semena-mena menggarong aset ekonomi dan kekayaan alam Indonesia, haram merobek Merah Putih Indonesia. Jika bangsa asing paksakan kehendak, maka mereka harus diusir dari Indonesia," tegas Ali Mahsun.

Menurutnya, Indonesia saat ini sudah tak memiliki apa-apa lagi, kecuali 250 juta penduduk dan 54,9 juta UMKM. Bahkan secara de facto sudah tidak merdeka dan tak berdaulat lagi.

Deregulasi Perlonggar Izin Toko Modern Jokowi-JK tak lepas dari upaya memaksakan kehendak bangsa asing menjajah ekonomi rakyat. Kasat mata, rezim Jokowi-JK tertangkap tangan sebagai rezim kekuatan asing yang menjajah rakyatnya sendiri. Tanpa perlonggar izin toko modern saja, sudah 3500 pasar tradisional kolaps dan jutaan PKL Kelontong gulung tikar.

"Untuk itu, APKLI juga warning kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (ASPRINDO) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk segera menyudahi menjajah ekonomi rakyat Indonesia. Jika paksakan kehendak maka APKLI-PKL bersama elemen kekuatan bangsa lainnya akan melawan APRINDO dan APINDO," tambah Ali Mahsun.

Selaku Ketua Umum DPP APKLI, ia sudah perintahkan jajaran APKLI dan PKL di seluruh Tanah Air untuk bersatu dengan elemen kekuatan bangsa Indonesia lain untuk melawan rezim imperialis Jokowi-JK. Ungkap dia, kondisi ini tidak bisa dibiarkan, bukan saja kedaulatan ekonomi bangsa yang dirobek mereka, lebih dari itu, eksistensi dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah diujung tanduk.

"Oleh karena itu, InsyaAllah tanggal 30 September 2015, kami akan keluarkan Maklumat 30S PKL Indonesia Bersatu Melawan Rezim Imperialis Jokowi-JK-Rezim Penjajah Indonesia. Maklumat itu merupakan wujud nyata dari tekad bulat PKL Indonesia melawan dan mengusir penjajah dari Indonesia, dan menjaga dan mempertahankan eksistensi keutuhan NKRI berdasarkan Pancasika dan UUD 1945," tukas Ali Mahsun. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya