Berita

beni pramula/net

Politik

Beni Pramula: Perlu Konsensus Nasional Ganti Jokowi-JK

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015 | 13:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nilai tukar rupiah yang kian merosot telah membuat Indonesia kembali memasuki masa krisis moneter. Hal ini merupakan indikasi bahwa kepemimpinan Jokowi-JK lemah dan tidak efektif dalam memimpin negara.

Begitu kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Beni Pramula dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (26/9).

"Jokowi-JK mandul dalam memimpin negara. Ide dan gagasannya lemah dalam mengambil keputusan. Keduanya juga lamban mengatasi persoalan bangsa dan cenderung acuh terhadap krisis ekonomi yang melanda," ujarnya.


Beni menjabarkan beberapa indikasi bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Seperti devisit neraca pembayaran yang besar karena inflasi yang tidak terkontrol, utang luar negeri yang semakin melambung, suku bunga tinggi, dan kurs mata uang tidak seimbang.

Penyebab krisis moneter tersebut, lanjutnya, lantaran negara gagal dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Ini merupakan kegagalan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro yang tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku. Dengan demikian berarti ada regulasi fiskal yang bocor, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efektif riil, defisit neraca pembayaran dan pelarian modal yang lengah dari perhatian pemerintah," sambung presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika (Asian African Youth Government).

Untuk segera mengatasi semua masalah bangsa itu, Beni mengajak seluruh elemen masyarakat membentuk konsensus politik berskala nasional untuk mengganti kepemimpinan nasional.

"Ini perlu konsensus nasional antara elit negeri ini, tokoh agama, masyarakat, pemuda, pelajar, mahasiswa untuk mengganti kepemimpinan nasional dan menyusun langkah progresif membentuk program nasional untuk cepat keluar dari krisis moneter," tandasnya.

Dalam keterangannya, Beni mengatakan tengah menggalang dukungan untuk membentuk Barisan Oposisi Nasional. Rencananya barisan ini akan dideklarasikan pada awal Oktober ini, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya