Berita

beni pramula/net

Politik

Beni Pramula: Perlu Konsensus Nasional Ganti Jokowi-JK

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015 | 13:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nilai tukar rupiah yang kian merosot telah membuat Indonesia kembali memasuki masa krisis moneter. Hal ini merupakan indikasi bahwa kepemimpinan Jokowi-JK lemah dan tidak efektif dalam memimpin negara.

Begitu kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Beni Pramula dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (26/9).

"Jokowi-JK mandul dalam memimpin negara. Ide dan gagasannya lemah dalam mengambil keputusan. Keduanya juga lamban mengatasi persoalan bangsa dan cenderung acuh terhadap krisis ekonomi yang melanda," ujarnya.


Beni menjabarkan beberapa indikasi bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Seperti devisit neraca pembayaran yang besar karena inflasi yang tidak terkontrol, utang luar negeri yang semakin melambung, suku bunga tinggi, dan kurs mata uang tidak seimbang.

Penyebab krisis moneter tersebut, lanjutnya, lantaran negara gagal dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Ini merupakan kegagalan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro yang tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku. Dengan demikian berarti ada regulasi fiskal yang bocor, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efektif riil, defisit neraca pembayaran dan pelarian modal yang lengah dari perhatian pemerintah," sambung presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika (Asian African Youth Government).

Untuk segera mengatasi semua masalah bangsa itu, Beni mengajak seluruh elemen masyarakat membentuk konsensus politik berskala nasional untuk mengganti kepemimpinan nasional.

"Ini perlu konsensus nasional antara elit negeri ini, tokoh agama, masyarakat, pemuda, pelajar, mahasiswa untuk mengganti kepemimpinan nasional dan menyusun langkah progresif membentuk program nasional untuk cepat keluar dari krisis moneter," tandasnya.

Dalam keterangannya, Beni mengatakan tengah menggalang dukungan untuk membentuk Barisan Oposisi Nasional. Rencananya barisan ini akan dideklarasikan pada awal Oktober ini, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya