Berita

luhut panjaitan/net

Politik

Menteri Luhut Pastikan Tidak Ada SP3 untuk Kasus Pembakaran Hutan

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015 | 11:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menjamin tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus pembakaran lahan dan hutan yang ditangani Polri saat ini.

"Kami tidak berpikir ke arah situ," ujar Luhut di Istana Negara, sebagaimana dikutip JPNN (Sabtu, 26/9).

Mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan bahwa perusahaan juga tidak bisa dengan mudah mengelak. Pasalya, setiap titik api bisa dideteksi melalui satelit. Karenanya, ia memastikan penegakan hukum justru akan lebih mudah.


"Itu akan bisa mempintpoint milik siapa-siapa ini dan kapan terjadinya. adakah upaya dia memadamkan di sana. Jadi tidak bisa mengelak," imbuhnya.

Luhut menampik bahwa Polri terkesan tertutup dalam menyampaikan penegakan hukum kasus karlahut. Ia mengklaim Kapolri Jenderal Badrodin Haiti justru aktif melaporkan terkait kasus itu. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya