Berita

joko widodo/net

Politik

KERETA CEPAT

Jokowi, Wajarkah Proyek Mercusuar di Tengah Pelemahan Ekonomi?

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo memberi sinyal rencana proyek kereta cepat yang sempat ditolaknya akan berlanjut. Saat meresmikan pengeboran proyek MRT di Jakarta kemarin, Jokowi menyebut proyek kereta cepat harus diputuskan secara politik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengkritik pernyataan presiden itu. Menurut dia, pembangunan infrastuktur atau sarana transportasi untuk rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya bingung kalau dikaitkan politik. Apanya yang politik? Pembangunan untuk rakyat, jadi harus utamakan kepentingan rakyat," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).


Menurut dia, tidak wajar jika presiden memaksakan proyek mercusuar di saat ekonomi nasional sedang lesu dan kurs dollar AS meroket tajam.

"Di situasi saat ini apa wajar jika jika membangun proyek mercusuar?" gugatnya.

"Kalau presiden berniat melanjutkan kereta cepat tersebut, biarlah rakyat yang menilai," sesal politisi Demokrat ini.

Kemarin, Jokowi mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan politik yang tidak perlu dirumitkan dengan hitungan untung-ruginya.

Meski awalnya mesti disubsidi APBN, Jokowi yakin pemerintah akan secara bertahap menghapus subsidi tersebut sesuai peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Sementara kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya