Masyarakat luas kembali berharap pada pemerintahan Joko Widodo setelah bulan Agustus lalu sang Presiden memasukkan tiga nama baru ke dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Kordinator. Ketiganya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Rizal Ramli dan Darmin Nasution.
Dari ketiga tokoh ini penampilan Rizal Ramli yang paling banyak disoroti publik. Keberanian Rizal Ramli ngepret itu mengembalikan kepercayaan pada pemerintahan Jokowi yang tadinya hampir pupus.
Rizal Ramli tidak sembarang bikin gaduh. Dia mematahkan keinginan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menangguk untung tak wajar di balik berbagai proyek pemerintah. Rizal Ramli juga menawarkan solusi untuk mendorong percepatan pembangunan. Rizal Ramli bergerak cepat merapikan sektor ril. Mengikis permainan pencari rente yang menciptakan ekonomi biaya tinggi.
Tetapi, bukan tidak mungkin kepretan Rizal Ramli akan kandas dan kembali jadi mimpi. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat jelas.
Faktor utamanya adalah, pembenahan sektor ril yang dilakukan Rizal Ramli tidak diiringi pembenahan di sektor finansial yang dikomandoi Menko Ekuin Darmin Nasution.
Darmin Nasution miskin gebrakan dalam sebulan pertama memimpin tim ekonomi.
Akhir pekan lalu (Jumat, 18/9) Darmin malah mengeluarkan pernyataan bernada putus asa dan membuat publik kembali bertanya-tanya pada kemampuan pemerintah. Kata Darmin, paket ekonomi yang baru diluncurkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tidak cukup jelas sehingga menyulitkan dunia usaha. Dia juga mengatakan, ada deregulasi yang belum tersosialisasi dengan baik.
Paket ekonomi yang diumumkan Presiden Jokowo pada tanggal 9 September itu bertujuan menjaga ekonomi makro, dengan memperkuat daya beli masyarakat dan memberdayakan ekonomi masyarakat daerah.
Darmin juga kurang bisa melihat celah lain dalam mengambil kebijakan ekonomi. Misalnya soal kebutuhan dana segar. Darmin lebih mau menambah utang dari pihak asing daripada mengupayakan piutang sebesar Rp 233 triliun yang belum ditagih, misalnya.
Soal piutang berjumlah fantastis ini disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, kemarin (Minggu, 20/9).
Dengan mengandaikan Indonesia sebagai sebuah kapal induk, maka manuver Rizal Ramli di sektor ril dan manuver Darmin Nasution di sektor finansial, dapat diibaratkan sebagai lambung kiri dan lambung kanan. Ketidakseinambungan pekerjaan di dua lambung ini akan membuat kapal oleng dan bukan tidak mungkin akan tenggelam begitu disapu gelombang besar, lalu ke dasar lautan.
[***]
