Berita

luhut panjaitan/net

Pertahanan

Luhut: Indonesia Siapkan Langkah Paling Buruk untuk Bebaskan Sandera

RABU, 16 SEPTEMBER 2015 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan pemerintah tidak akan mengambil opsi barter menghadapi kelompok penyandera dua warga negara Indonesia di Papua Nugini.  

"Pemerintah Indonesia tidak pernah kenal barter dalam hal ini, kami sudah siapkan langkah-langkah yang harus kami lakukan," tegas Luhut saat jumpa pers bersama Kepala Staf TNI AL, Laksamana Ade Supandi, usai membuka International Maritime Security Symposium (IMSS) 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/9).

Luhut mengaku sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo tentang langkah-langkah yang akan diambil, termasuk opsi "langkah paling buruk".


"Kami sudah laporkan ke presiden, langkah paling buruk sudah kita siapkan," ungkapnya.

Namun Luhut tidak mau membicarakan soal persiapan TNI untuk melakukan operasi pembebasan.

"Kedaulatan dan kehormatan negara akan kita pertahankan. Soal kekuatan TNI tidak bisa dibicarakan di publik," tegas Luhut.

Kemarin diberitakan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih menyerahkan penanganan sandera kepada otoritas Papua Nugini, untuk melakukan negosiasi dengan kelompok penyendera. Maksud Panglima agar keselamatan dua WNI yang disandera tetap terjaga.

Namun, informasi terakhir menyebutkan, Luhut telah memanggil Panglima dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas penanganan penyanderaan dua WNI yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya