Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan paket kebijakan ekonominya, baru-baru ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sayangnya, paket ekonomi itu dinilai kurang menyentuh persoalan lalu lintas maupun angkutan jalan, baik udara dan laut.
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan ragu proses implementasi paket ekonomi itu dapat berjalan efektif karena tidak didukung sarana lalu lintas dan angkutan yang baik.
Edison menerangkan, lalu intas dan angkutan memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan aktivitas serta kreatifitas masyarakat. Sementara dalam paket ekonomi Jokowi itu hanya menyentuh beberapa hal penting yang di antaranya birokrasi yang ramping, rumah murah untuk rakyat, subsidi kredit UMKM, kemudahan fasilitas visa dan menyimpan dolar di dalam negeri, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dengan padat karya.
"Pemerintah harusnya memaknai bahwa lalu lintas dan angkutan jalan baik udara maupun laut yang memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) sebagai penggerak utama untuk meningkatkan perekonomian," kritiknya melalui siaran pers ITW yang diterima redaksi, Jumat (11/9).
Dikatakan, permasalahan riil lalu lintas saat ini adalah kemacetan di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta. Sayangnya, menurut dia, masalah kemacetan seperti terbiarkan hingga menjadi komsumsi masyarakat sehari-hari. Padahal, kemacetan selain menimbulkan stroke juga pemborosan, kontra produktif dan banyak potensi masalah sosial lainnya, seperti gangguan psikologis masyarakat yang semuanya berpotensi mematikan produktivitas.
Bahkan, beber dia, data ITW menunjukkan kerugian dari sisi ekonomis akibat kemacetan di ibukota Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Kerugian itu terjadi akibat pemborosan penggunaan BBM.
Karena itulah, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya berorientasi pada upaya menyehatkan lalu lintas yang merupakan urat nadi kehidupan.
[wid]
