Berita

Hukum

Banggar DPR Cecar Kapolri yang Tak Masukkan Anggaran Basmi Korupsi di APBN 2016

RABU, 09 SEPTEMBER 2015 | 16:24 WIB | LAPORAN:

Anggota Badan Anggaran (banggar) DPR RI, Bambang Soesatyo menyentil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Dia heran dengan pemaparan penambahan anggaran di tubuh korps Bhayangkara oleh Kapolri yang tak menyentuh anggaran untuk pemberantasan korupsi.

"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badrodin. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, disini tertulis hanya pemberatasan narkoba dan terorisme saja," kata Bambang di ruang sidang banggar, DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9).


Menanggapi hal tersebut, Badrodin sempat kembali mengecek berkas-berkas yang dibawanya dalam rapat. Selang beberapa menit, Badrodin pun sempat bertanya pada menteri keuangan dan kemudian menjawab pertanyaan Bambang tersebut.

"Nanti akan kami tambahkan pak," kata Badrodin singkat.

Sebagaimana diberitakan anggara Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Korps Bhayangkara naik Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Rp 57,1 triliun.

Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain. Sebab, Kementerian Pertahanan yang sebelumnya mendapat anggaran Rp102,2 triliun dalam APNBP 2015, turun menjadi Rp95,9 triliun dalam RAPBN 2016.

Terkait anggaran ini, Polri sebelumnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Irjen Tito Karnavian yang kala itu menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut Polri menghendaki kenaikan tunjangan kinerja. Per Juni 2015, Polri baru mendapat 33 persen.

Tito percaya jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di Kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih. Dia mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya