Kalangan anggota DPR pun mengamini besaran biaya administrasi (bank) pembelian token listrik, meski terlihat nominalnya tidak terlalu besar, tapi memberatkan rakyat kecil.
"Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar," kata anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menanggapi polemik token lisrik prabayar sebagaimana disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, belum lama ini.
Seperti diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik pra bayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara Rp 1.600 - Rp 3.000 sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN.
"Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik pra bayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini," sambung Ecky mengkritisi di Jakarta, Rabu (9/9).
Sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini.
"Biaya administrasi/ bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan keadilan baik bagi rakyar pelanggan listrik token†tutup Ecky yang legislator PKS dari dapil Jawa Barat III
.[wid]
