Berita

rambe komaruzzaman/net

Politik

Ketua Komisi II Tidak Setuju dengan Usulan Ahok

SELASA, 08 SEPTEMBER 2015 | 10:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua Komisi II DPR RI Ramber Komaruzzaman mengaku tidak setuju dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Yang sudah ada dan sudah baik, kok malah mau dibubarkan. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok, diubah, dam diperbaiki. Bukan malah dibubarkan," ujar politisi Partai Golkar ini saat dihubungi wartawan, Selasa (8/9).

Dijelaskan Rambe bahwa IPDN telah membantu putra daerah dalam menempuh pendidikan yang lebih baik. Keberadaan IPDN yang tersebar di sejumlah daerah juga sangat berguna untuk menghasilkan calon-calon pejabat daerah.


"IPDN itu ada di mana-mana, di Papua, Kalbar, Manado, NTB, Jatinangor, dan Riau. Jadi, kalau ada yang kurang diperbaiki, jangan dibubarkan," tandasnya.

Ahok dengan lantang mengusulkan agar IPDN dibubarkan. Usul itu dia sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok untuk memperkuat usulannya itu.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana'. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9). [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya