Indonesia memiliki ketahanan yang sangat baik dalam menghadapi krisis ekonomi yang dipicu pelemahan ekonomi global saat ini. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan sejumlah kebijakan demi mempertahankan laju ekonomi tetap membaik.
Begitu kata Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertajuk "Daya Tahan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Relawan Merah Putih (RMP), di Jakarta, Senin (7/9).
Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, lanjutnya, pemerintah telah mempersiapkan instrumen Dana Desa yang langsung ke pemerintahan desa. Besarannya Rp 20-an triliun untuk 2015. Karena pemda juga diwajibkan menyumbang, maka angka tersebut bisa mencapai angka Rp 50-an triliun.
"Semuanya itu dipakai untuk infrastruktur swadaya dan cash transfer. Juga bisa dipakai untuk dana bergulir menggiatkan kegiatan ekonomi desa," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Daya Tahan Ekonomi Indonesia' yang diselenggarakan Relawan Merah Putih (RMP), di Jakarta, Senin (7/9).
Hadir sebagai pembicara adalah Dirut BEI Tito Sulistio, Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia. Sebagai moderator adalah Ketua RMP dan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.
Peserta diskusi adalah para aktivis seperti Ketua Umum PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beni Pramula, dan para pengurus daerah HIPMI. Selain itu, tokoh asosiasi juga hadir dari Gapensi dan Hiswana Migas.
Dilanjutkan Menkeu Bambang, selain Dana Desa, mulai 1 Agustus, sudah dijalankan Kredit Usaha Rakyat (KUR) versi baru dengan fokus mikro lewat bunga disubsidi. Perbankan diwajibkan memberi bunga 12 persen dari aslinya 22 persen. Tahun 2016, diperkirakan bunga bisa menurun hingga 9 persen.
"Ini pemerintah keluarkan uang, bank juga bantu. Tidak ada lagi agunan, karena ada jaminan kredit. Pemerintah sudah memberi modal ke Jamkrindo, supaya KUR tak perlu agunan dari yang mengajukan kredit. Di masa lalu, KUR banyak di sektor perdagangan. Ke depan, kita harap di sektor produksi," jelas Bambang.
Sementara untuk pemerataan kesejahteraan, pemerintah mengintervensi lewat Bantuan Tunai Bersyarat, yang berbedar dengan model Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama ini. Indonesia mengacu pada Brasil yang berhasil menurunkan koefisien pemerataan 0,05 poin lewat program sejenis.
"Kita akan terapkan ke 6 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Satu keluarga sangat miskin akan meneerima Rp150 ribu perbulan, misalnya. Tapi ada syaratnya. Misal, kalau punya anak, dipastikan anaknya sekolah, tak disuruh bekerja. Kalau ada ibu hamil, si ibu harus periksa ke Puskesmas secara teratur. Kalau ada raskin, dipastikan raskin mereka terima. Itu contoh syaratnya," jelas Menkeu.
Strategi pemerataan kesejahteraan yang lain adalah penyediaan infrastruktur, dengan kebijakan fisik minimum. Ke depan, Pemerintah akan mendorong pembangunan fasilitas umum di seluruh Indonesia sehingga bisa memenuhi layanan publik.
Sementara kebijakan umum terkait APBN 2015, Menkeu menegaskan pihaknya berfokus pada menjaga defisit anggaran supaya tak melebar terlalu jauh. Pemerintah juga sudah memiliki pembiayaan tambahan.
"Kita tentu akan dorong penerimaan supaya bekerja keras tanpa harus mengganggu iklim usaha. Ini poin yang kami jaga," kata Bambang.
Maruarar Sirait mendukung langkah pemerintah tersebut. Namun, dia hanya mengingatkan agar pemerintah bisa memperkuat pengawasannya. Semisal, terkait KUR, harus ada pengawasan kuat.
"Jangan sampai nanti
non performing loan perbankan naik, yang disalahkan KUR-nya. Penting juga untuk memastikan tidak ada permainan," tegas Ara, sapaan akrab Maruarar.
[ian]
